Jakarta-Fusilatnews. – Prof Sadli Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sebagian perilaku politik orang Indonesia tidak siap kalah. Hal itu disampaikan terkait calon yang menggugat hasil pileg/pilpres ke MK. Saldi membandingkan dengan perilaku masyarakat Amerika Serikat yang menghormati setiap putusan MK.
“Ini cara kita bernegara menyelesaikan persoalan politik melalui jalur hukum. Perlu diketahui, sebenarnya Indonesia itu negara yang jauh lebih mapan penyelesaian persoalan pemilunya dibandingkan dengan guru demokrasi (Amerika Serikat). Kesadaran mereka menerima hasil pemilu itu tidak seperti warga negara Indonesia. Kalau kita, dibawa ke MK, diputus oleh MK, maka akan diterima dengan damai, walaupun tetap tak semua terpuaskan oleh putusan itu,” kata Saldi dari website MK
Lalu bagaimana di Indonesia?
“Hal yang rawan di Indonesia justru mengenai pelaku politik kita yang sebagian tidak siap menerima kekalahan. Padahal menang itu hanya salah satu cara saja untuk berpartisipasi pada negara,” ucap Saldi
Saldi mencontohkan bila ada 4 capres, maka sudah pasti 3 kalah. Sebab tidak mungkin ada dua atau tiga pemenang. Atau dapil dengan kuota 10 kursi, tapi pesertanya 400 orang. Maka dipastikan 390 orang akan tersisih.
“Kita sering diingatkan Prof Arief, kalau mau jadi politisi, mental dasarnya sebagai politisi, anda siap tidak menerima kekalahan itu,” ucap Saldi.
Oleh sebab itu, salah satu upaya MK menghadapi tahun politik 2024 yakni membekali para pihak dengan bimbingan teknis hukum acara MK. Kegiatan tersebut diberikan kepada pengurus dan anggota partai politik nasional peserta pemilu, partai politik lokal di Aceh, dan bahkan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Melalui bekal ini, sambung Saldi, diharapkan setelah semua paham, akan muncul kesadaran untuk memilah hal yang esensial yang patut bermuara ke MK.
“Hal yang perlu diingat oleh pelaku politik nasional bahwa pemilu hanya alat, sehingga janganlah alat tersebut yang merusak kehidupan dalam bernegara. Berperkara ke MK pun demikian, jadikan sebagai sarana untuk berpolitik, berhukum, dan bernegara dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran,” ucap Saldi.
Selain itu, Saldi meminta masyarakat harus berani menolaknya sehingga kecurangan demikian tidak akan terjadi. Seperti tawaran politik uang.
Dengan menolak, maka sikap tersebut perlahan akan memperbaiki keadaan di lapangan atas berbagai kecurangan saat pesta demokrasi.
“Dalam berdemokrasi itu, semua harus bertanggung jawab merawatnya. Tak hanya partai politik ataupun MK, tetapi masyarakat juga. Pada titik tertentu akan ditemukan keseimbangan. Bayangan saya, kelak parpol akan punya sikap politik yang jelas dan saya percaya pada waktunya parpol akan sampai pada kesadaran demikian. Kita melakukannya harus dengan pelan-pelan karena kita berada pada masa post truth. Makanya, tumbuhkan lagi organisasi yang berbasis masyarakat yang menjadi cara mengatasi gonjang-ganjing politik yang merusak nilai demokrasi,” jawab Saldi.
