Fusilatnews – Tahun 2025 baru saja menuntaskan ibadah haji, namun Indonesia sudah menerima tamparan keras dari Pemerintah Arab Saudi. Isinya jelas: buruknya penyelenggaraan haji tahun ini tak hanya mencoreng wajah bangsa, tapi juga berpotensi memangkas separuh jatah kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026. Separuh. Sebuah sinyal darurat yang tak bisa dianggap angin lalu.
Pertemuan resmi antara Deputi Menteri Haji Arab Saudi dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, berlangsung hangat, namun diwarnai nada tajam. Bukan hanya soal kuota, tapi menyangkut hal paling mendasar: nyawa manusia. Kalimat menusuk, “Why do you bring people to death here?” meluncur dari pejabat Saudi, menyayat logika dan nurani.
Indonesia, dengan gelar negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, justru gagal menunjukkan kompetensi paling elementer dalam urusan ibadah paling suci. Saudi mencatat dengan teliti bahwa jemaah Indonesia meninggal bahkan sebelum menginjakkan kaki di Tanah Suci. Kegagalan menyaring jemaah yang sehat, abai terhadap istitha’ah (kemampuan fisik dan mental), adalah gambaran tentang manajemen yang amburadul, asal jadi, dan jauh dari prinsip perlindungan jemaah.
Tak cukup sampai di situ. Pihak Saudi juga menggugat sistem layanan yang dibawa Indonesia: hotel, makanan, kasur, bahkan urusan dam yang seharusnya suci, kini menjadi ladang potensi pelanggaran. Dalam bahasa lebih sederhana, Saudi sudah muak pada praktik semrawut dan tidak profesional yang dibawa oleh delegasi Indonesia saban tahun.
Mereka kini mengambil langkah keras: membentuk gugus tugas gabungan untuk memverifikasi semua aspek. Negara lain boleh jadi menganggapnya sebagai bentuk pendampingan. Tapi dalam relasi diplomatik, ini adalah bentuk tidak percaya. Bukan sekadar intervensi, melainkan koreksi telak terhadap tata kelola yang selama ini diselimuti birokrasi dan permainan politik dalam negeri.
Ironisnya, transisi manajemen dari Kementerian Agama ke BP Haji justru menjadi batu ujian. Apakah badan baru ini akan mereformasi sistem secara radikal atau hanya mengganti wajah lama dengan nama baru? Pernyataan Gus Irfan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sistem baru harus dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan sekadar jargon di tengah krisis kredibilitas.
Inilah saatnya pemerintah berhenti menyulap haji menjadi panggung pencitraan. Ini ibadah, bukan festival logistik. Ribuan calon jemaah yang mengantre puluhan tahun menunggu keberangkatan tidak boleh menjadi korban dari kekacauan sistem dan ego sektoral. Mereka adalah warga negara yang mempercayakan hidup dan matinya pada negara saat menginjakkan kaki ke Tanah Suci.
Kegagalan tahun 2025 adalah sinyal kuat bahwa evaluasi kosmetik tak cukup. Diperlukan reformasi struktural—dari sistem seleksi jemaah, penunjukan mitra layanan, sampai pengawasan di lapangan. Jika tidak, ancaman Saudi memotong kuota hingga 50 persen akan menjadi kenyataan pahit, bukan sekadar wacana.
Dan ketika itu terjadi, bukan hanya jumlah jemaah yang berkurang. Tapi juga kepercayaan dunia terhadap kompetensi Indonesia dalam mengelola amanat besar umat Islam.
Penutup:
Saatnya pemerintah berhenti bermain-main dengan ibadah haji. Karena di balik setiap nama dalam daftar jemaah, ada harapan, ada doa, dan ada nyawa yang harus dijaga. Bukan dikorbankan atas nama kelalaian dan kekacauan sistemik.
