Oleh Ju-min Park, Joyce Lee, dan Cynthia Kim
SEOUL – Reuters : Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berhasil selamat dari upaya pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12). Pemakzulan tersebut dipicu oleh keputusan singkatnya untuk memberlakukan darurat militer awal pekan ini. Namun, pemimpin partainya sendiri menyatakan bahwa Yoon kemungkinan akan mengundurkan diri.
Pemungutan suara pemakzulan yang diusulkan oleh Partai Demokrat, oposisi utama, dibatalkan setelah tidak cukup anggota parlemen yang ikut serta. Partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP), memboikot pemungutan suara tersebut.
Namun demikian, setelah pemungutan suara, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan partai telah memutuskan bahwa Yoon akan mengundurkan diri.
“Deklarasi darurat militer merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan serius,” ujar Han kepada wartawan.
Pernyataan Han ini memicu spekulasi, mengingat ia memiliki riwayat perselisihan dengan Yoon. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Yoon terkait pernyataan Han.
Yoon mengejutkan publik pada Selasa malam (3/12) dengan memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada militer untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” dan mengatasi lawan politik yang menghalangi pemerintahannya. Namun, ia mencabut perintah tersebut hanya enam jam kemudian setelah parlemen melawan dan dengan suara bulat menolak dekrit itu, meskipun dihadang oleh penjagaan ketat militer dan polisi.
Langkah Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama militer AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade terakhir. Keputusan ini juga mengancam reputasi negara tersebut sebagai salah satu model keberhasilan demokrasi.
Pada Sabtu pagi, Yoon menyampaikan pidato kepada rakyat melalui televisi untuk meminta maaf atas keputusannya itu. Ia juga menyatakan akan menerima segala konsekuensi dari tindakannya, meskipun tidak menyatakan akan mengundurkan diri.
Selain itu, Yoon kini tengah menghadapi penyelidikan oleh jaksa atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah darurat militer yang sempat diberlakukannya adalah yang pertama di Korea Selatan sejak 1980, ketika negara berada di bawah pemerintahan otoriter.
Krisis politik ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan kepemimpinan Yoon dan stabilitas politik di Korea Selatan.
