Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Hari ini, Kamis (30/1/2025), tepat 100 hari Prabowo Subianto menjabat Presiden RI. Bekas Komandan Jenderal Kopassus itu dilantik pada Minggu (20/10/2024) lalu. Namun, sejauh ini menteri-menteri masih mempunyai dua majikan sekaligus, yakni Prabowo dan Joko Widodo. Terdapat matahari kembar.
Mereka pun wajib diganti jika Prabowo hendak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.
Adapun mereka yang masih menjadikan Presiden ke-7 RI itu sebagai majikan, di samping Prabowo tentunya, adalah menteri-menteri yang masuk kabinet karena balas budi Jokowi. Mereka adalah menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi yang kemudian dipungut Prabowo menjadi menteri di Kabinet Merah Putih (KMP).
Mereka antara lain Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika di KIM yang kemudian diangkat Prabowo menjadi Menteri Koperasi di KMP.
Lalu, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan di KIM yang kini tetap menduduki kursi yang sama di KMP.
Kemudian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian di KIM yang kini tetap menduduki kursi yang sama di KMP; Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang kemudian menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di KIM yang kini kembali menjadi Menteri ESDM di KMP; dan Dito Ario Tedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga di KIM yang kini tetap menduduki pos yang sama di KMP. Ketiganya berasal dari Partai Golkar.
Pun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan di KIM yang kini menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Pangan di KMP.
Nyaris tak ada prestasi yang berhasil dicetak Budi Arie, Sakti Wahyu Trenggono, Bahlil dan Dito Ario Tedjo. Yang ada justru kontroversi. Maklum, keempatnya masuk kabinet karena balas budi Jokowi setelah menjadi tim sukses bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
Airlangga dan Zulkifli pun setali tiga uang. Nyaris tak ada prestasi mereka yang signifikan. Mereka masuk kabinet juga berkat balas budi Jokowi setelah keduanya mendukung wong Solo itu, setelah sebelumnya tersandera oleh Raja Jawa versi Bahlil Lahadalia tersebut gegara kasus hukum yang membelit mereka masing-masing.
Konsekuensinya, mereka menjadikan Jokowi sebagai majikan atau bos di samping Prabowo. Mereka pun masih kerap berkomunikasi dan berinteraksi dengan Jokowi. Setelah Zulkifli Hasan pada Rabu (13/11/2024) lalu, Selasa (28/1/2025) kemarin giliran Budi Arie yang sowan ke Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Mereka pun bermain dua kaki. Di KMP, mereka patut diduga masih mengusung agenda Jokowi.
Prabowo pun Tersandera
Bukan hanya Airlangga dan Zulkifli yang tersandera Jokowi, Prabowo pun mengalami nasib serupa. Terpilihnya Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024 lalu tak lepas dari campur tangan Jokowi, ayah Gibran. Sebab itu, Prabowo pun berutang budi kepada Jokowi.
Akibatnya, bekas Menteri Pertahanan di KIM itu tersandera, tak bisa mandiri atau independen dalam mengambil keputusan. Termasuk dalam menyusun KMP yang terlalu gemoy, terdiri atas ratusan menteri/wakil menteri/kepala badan/wakil kepala badan.
Dengan kondisi yang terlalu gemuk, maka jangan banyak berharap pada KMP. Alih-alih mengukir prestasi, mereka justru menjadi semacam monster bagi anggaran dan fasilitas negara.
Kini, senyampang baru 100 hari usia pemerintahannya, Prabowo harus mulai mengambil jarak dari Jokowi. Jangan sampai pemerintahannya direcoki oleh bekas Walikota Solo itu.
KMP pun harus mulai ditertibkan. Mereka yang masih menjadikan Jokowi sebagai majikan, alias mendua, “mangro tingal”, harus disingkirkan. Tak boleh ada matahari kembar di atas kabinet.
Dimulai dengan memecat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang patut diduga terlibat kisruh pagar laut ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.
Kemudian Budi Arie yang meninggalkan bom waktu di Kemkominfo. Disusul Bahlil, Dito Ario Tedjo, Airlangga dan Zulkifki yang memang tak berprestasi.
Menteri-menteri lain yang tak berprestasi juga wajib diganti meskipun mereka tidak menjadikan Jokowi sebagai majikan. Termasuk Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang beberapa waktu lalu membreidel pameran tunggal perupa senior Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta.
Lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony yang masuk kabinet berkat Jokowi mengingat dia Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Apalagi Raja Juli juga menjadikan Jokowi sebagai majikannya.
Juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang terkesan planga-plongo dan belum-belum sudah minta anggaran jumbo Rp20 triliun.
Pun, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pernyataan-pernyataannya sering prematur dan kontroversial.
Pertanyaannya, beranikah Prabowo melakukan semua itu? Jika tidak, jangan harap KMP yang gemoy akan berkinerja baik. Prabowo pun hanya bisa “omon-omon” belaka. Itulah!
