Jakarta – FusilatNews – Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan badan pengelola aset negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang ia hadiri secara virtual.
“Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/2/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Ia berharap berbagai proyek ini dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
Adapun pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS.
“Pendanaan awal tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara,” ungkapnya.
Prabowo juga menegaskan keyakinannya terhadap kemajuan Indonesia.
“Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan sinyal positif terkait kemungkinan peresmian Danantara dalam waktu dekat.
“Insyaallah, doakan saja,” ujar Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Pada Selasa (4/2/2025) lalu, DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RUU ini mencakup sejumlah perubahan aturan terkait BUMN, termasuk pengaturan Danantara.
Prasetyo menekankan bahwa percepatan pengesahan RUU BUMN menjadi krusial mengingat pemerintah ingin memperkuat perekonomian nasional.
