7,28 Juta Orang Indonesia Menganggur, Menaker Klaim , "Setahu Saya Turun..."

Jakarta – Fusilatnews – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklaim tingkat pengangguran di Indonesai mengalami penuruan padahal sudah mencapai jumlah 7,28 juta namun menurut Yassiekli angka pengangguran turun.padahal angka tersebut menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, atau meningkat 83.450 orang dibandingkan Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang sebanyak 153,05 juta orang.

“Sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jumlah angkatan kerja pada Februari ini juga bertambah sebanyak 3,67 juta orang dibanding tahun lalu. Penambahan ini berasal dari adanya lulusan baru dari sekolah atau kampus yang siap bekerja. Bahkan, juga berasal dari ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja.

Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun 2025.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, gelombang PHK yang terus terjadi merupakan indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 1,11 persen secara tahunan pada Februari 2025. Jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, atau meningkat 83.450 orang dibandingkan Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang sebanyak 153,05 juta orang.

Sementara itu, Apindo mencatat, lebih dari 40.000 tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun. Ajib mengatakan, pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy.

Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” ujar Ajib , Selasa (6/5/2025).

Paling tidak, Apindo mengusulkan, ada empat hal yang bisa didorong oleh pemerintah.

Pertama, penyediaan energi yang murah.

Kedua, mendorong infrastruktur dan logistik yang efisien.

Ketiga, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis.

Keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja.

“Keempat program tersebut di luar program jangka pendek dan konvensional optimalisasi government spending (belanja pemerintah),” kata Ajib.

Untuk mendorong program-program tersebut, Apindo mengusulkan pembentukan Indonesia Incorporated yang menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan.

“Dunia usaha diharapkan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, terlibat aktif dalam deregulasi, revitalisasi industri padat karya dan mendesain kebijakan-kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” ujar Ajib.

“Kalau pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi pada kuartal I 2025 bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya yang lebih baik,” kata dia.

Ajib mengatakan, harus ada terobosan signifikan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi agregat tahun 2025 lebih eskalatif dan mencapai angka psikologis minimal 5 persen pada akhir tahun.