Jakarta, FusilatNews – Buruh atau pekerja media masih dihadapkan dengan berbagai masalah yang mendera. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak masih menjadi mimpi buruk di tengah situasi rumit ekonomi yang melilit.
Sistem pengupahan tidak menguntungkan, jaminan sosial diabaikan, bahkan hubungan kerja yang sama sekali tidak menguntungkan bagi para pekerja media hingga hari ini.
Momen Hari Buruh Dunia (Mayday) 1 Mei 2025 hari ini, kondisi buruh atau pekerja media (jurnalis) dihadapkan pada situasi memprihatinkan.
“Di tengah tuntutan kerja dan resiko tinggi, tidak selaras akan hasil (upah) yang didapat,” kata Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida dalam keterangan persnya, Kamis (1/5/2025).
Survei AJI Indonesia bertajuk “Wajah Jurnalis Indonesia 2025”, kata Nany, masih menemukan permasalahan klasik (upah rendah, status pekerja tak jelas) mendominasi hasil survei yang melibatkan 2002 responden yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. “Seperti sektor upah, sebagian besar masih menerima upah di bawah standar,” cetusnya.
“Situasi pekerja media pada momen Mayday tahun ini, sesungguhnya tidak berbanding jauh atas apa yang dihadapi pekerja media di tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Nany.
Menurut dia, gelombang PHK seakan terus memburu para buruh media. “Tidak dipungkiri, pengaruh disrupsi digital membuat perusahaan media kehilangan pemasukan iklan, yang beralih ke media sosial. Di sisi lain kemudahan teknologi digital seolah menggeser tenaga jurnalis untuk memproduksi informasi,” tukasnya.
“Kondisi itu juga dimanfaatkan media untuk menekan pekerja media (jurnalis) lewat kontrak yang merugikan, yakni menerapkan sistem kerja waktu tertentu selama bertahun-tahun,” kata Nany lagi.
Praktik culas lain, masih kata Nany, adalah sistem kemitraan yang diberlakukan perusahaan media pada jurnalis. “Jurnalis tidak mendapat hak-hak sebagai pekerja, tetapi sebagai mitra yang harus mencari pendapatan sendiri,” sesalnya.
Hal itu, kata Nanya, nenjadikan jurnalis mengalami kekerasan ekonomi berupa kondisi hidup tak layak dari profesi yang dijalankan. “Hubungan industrial pekerja media (jurnalis) yang dirugikan itu juga disebabkan banyak perusahaan media memberlakukan sistem kontrak, mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang jelas sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Lebih lanjut Nany mengungkapkan, kondisi lain yang terjadi di pekerja media masih minim kesadaran berserikat akibat hegemoni perusahaan yang menekankan jurnalis bukan pekerja. “Hal itu ironis, karena dalam praktiknya jurnalis diperintah dan menjalankan perintah serta mendapatkan imbalan dalam bentuk upah. Jurnalis juga buruh,” tegasnya.
Bertepatan dengan perayaan Mayday tahun ini, AJI Indonesia pun menyampaikan sikap.
Pertama, mendesak pemerintah menjaga ekosistem bisnis media yang sehat, independen dan tidak partisan. “Pemerintah dapat memasang iklan di media tanpa harus mencampuri ruang redaksi,” ungkapnya.
Kedua, mengajak buruh media membentuk serikat pekerja di perusahaan atau lintas perusahaan sebagai upaya menaikkan bargaining position (posisi tawar) untuk menghentikan eksploitasi terhadap buruh media.
Ketiga, Dewan Pers dan pemerintah segera membuat sistem pengawasan guna menghentikan eksploitasi buruh di media dan memastikan hak normatif buruh media terpenuhi.
Keempat, mendesak DPR segera merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Kesejahteraan sehingga pro buruh, sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
Kelima, mendesak perusahaan media untuk memberikan kompensasi layak bagi jurnalis atau pekerja media yang mengalami PHK dengan adil dan bermartabat, minimal sesuai dengan undang-undang.
