Fusilatnews – Transisi kekuasaan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto telah resmi berlangsung. Namun alih-alih menyambut optimisme, pertanyaan kritis justru mencuat di ruang publik: Akankah Indonesia menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo? Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari kekecewaan mendalam atas janji-janji manis yang dilontarkan di awal pemerintahan Jokowi, yang ternyata justru berujung pada kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, dan bobolnya penegakan hukum.
Kini publik menatap Prabowo, bukan sekadar sebagai penerus kekuasaan, melainkan juga sebagai penulis buku Paradox Indonesia—sebuah karya yang memuat kritik tajam terhadap berbagai ironi dan ketimpangan di negeri ini. Dalam bukunya, Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun rakyatnya tetap miskin. Ia bicara tentang elite yang korup, hukum yang tumpul ke atas, dan ekonomi yang dikuasai segelintir orang. Ironisnya, kini ia justru mewarisi sistem yang banyak ia kritik sendiri.
Warisan Jokowi: Realitas yang Melenceng dari Narasi
Jokowi pernah dielu-elukan sebagai harapan rakyat kecil. Namun dalam dua periode pemerintahannya, ia justru menghadirkan sebuah paradoks baru. Demokrasi yang semula diharapkan tumbuh subur malah berubah menjadi demokrasi prosedural yang penuh manipulasi. Oposisi dibungkam, media dikendalikan secara halus, dan aparat penegak hukum sering menjadi alat kekuasaan. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun menjadi sorotan setelah kasus kontroversial terkait syarat usia calon presiden—yang dinilai sarat kepentingan pribadi dan keluarga.
Di bidang ekonomi, janji pertumbuhan dan kesejahteraan tidak sepenuhnya terealisasi. Pemerintah terlalu terobsesi pada proyek mercusuar seperti IKN, sementara kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan ketergantungan pada impor masih membelenggu. Hal ini sejalan dengan kritik dalam Paradox Indonesia yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna tanpa pemerataan dan kedaulatan ekonomi.
Prabowo: Antara Janji Paradox dan Kenyataan Kekuasaan
Prabowo kini berada di posisi paling strategis untuk membuktikan gagasannya sendiri. Jika dalam Paradox Indonesia ia mengidentifikasi akar persoalan bangsa sebagai masalah sistemik dan struktural yang dipelihara oleh elite penguasa, maka kini ia menjadi bagian dari elite tersebut.
Pertanyaannya: akankah Prabowo tetap konsisten dengan kritik dan visi besar yang ia tulis sendiri, atau akan larut dalam kompromi politik dan pragmatisme kekuasaan?
Tanda tanya itu semakin besar ketika melihat koalisi besar yang menopangnya—koalisi yang juga menaungi tokoh-tokoh yang pernah ia kritik. Bahkan, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden, yang diduga kuat lahir dari rekayasa politik hukum, menambah kompleksitas dinamika kekuasaannya.
Misi Berat: Menjawab Paradox yang Ia Ciptakan Sendiri
Jika Prabowo benar-benar ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, maka ia harus menjawab paradoks-paradoks yang ia tulis sendiri:
- Paradoks Kedaulatan Ekonomi vs Ketergantungan Global
Prabowo harus berani keluar dari jebakan ekonomi liberal yang memanjakan investor asing dan justru menekan pelaku lokal. Visi ekonomi berdikari yang ia gadang-gadang dalam bukunya harus tercermin dalam kebijakan riil, bukan hanya pidato. - Paradoks Hukum dan Keadilan Sosial
Jika hukum hanya tajam ke bawah, maka janji keadilan sosial tinggal slogan. Prabowo harus membuktikan bahwa ia tak akan membiarkan penegak hukum tunduk pada kepentingan politik atau korporasi. Bebaskan KPK dari jerat politisasi, dan hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM. - Paradoks Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substansial
Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan. Ia harus menjamin kebebasan berekspresi, ruang oposisi yang sehat, dan media yang bebas dari tekanan. Prabowo harus memutus mata rantai otoritarianisme gaya baru yang berkembang selama satu dekade terakhir.
Kesimpulan: Dari Buku ke Bukti Nyata
Paradox Indonesia adalah karya penting yang menggambarkan dengan jelas kebobrokan sistemik bangsa ini. Namun kini, Prabowo bukan lagi sekadar penulis. Ia adalah aktor utama di atas panggung sejarah. Ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah saat ia mengkritik, melainkan saat ia memegang kekuasaan: apakah ia akan setia pada nilai-nilai yang ia perjuangkan, atau justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Indonesia bisa menjadi lebih baik—tetapi tidak otomatis karena sosok Prabowo. Kebaikan itu hanya akan terwujud jika janji-janji dalam Paradox Indonesia tidak sekadar menjadi literatur kampanye, melainkan kompas moral dan arah kebijakan yang konkret. Dan tentu saja, kunci dari semua itu tetap berada di tangan rakyat: untuk terus mengawasi, mengingatkan, dan jika perlu—melawan.
