FusilatNews – Kasus Pagar Laut yang sempat menghebohkan publik perlahan mereda. Upaya membatalkan sertifikat milik Agung Sedayu Group yang awalnya direncanakan, kini batal. Kasus ini kini hanya menyeret tokoh-tokoh kecil seperti kepala desa, sementara aktor-aktor besar seakan tak tersentuh. Fenomena ini mengundang pertanyaan lebih luas: akankah kasus Oplosan Pertamina mengalami nasib serupa?
Kasus Oplosan Pertamina mengungkap praktik manipulasi bahan bakar yang melibatkan proses pencampuran (blending) untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, istilah ‘oplosan’ dan ‘blending’ kini menjadi celah potensial bagi kasus ini untuk menguap. Indikasi awalnya sudah terlihat dari pernyataan resmi Kejaksaan Agung yang menegaskan bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terindikasi terlibat. Pernyataan ini memperlihatkan pola yang mirip dengan kasus Pagar Laut: penyelidikan awal yang menjanjikan pengungkapan besar, tetapi berujung pada lenyapnya tanggung jawab di tingkat elite.
Salah satu faktor yang menyebabkan kasus seperti ini mengendur adalah adanya kepentingan politik dan ekonomi yang berkelindan. Pertamina bukan hanya perusahaan energi negara, tetapi juga entitas strategis yang melibatkan banyak kepentingan, dari korporasi hingga pemerintahan. Skandal di tubuh Pertamina berpotensi mengguncang kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi, sehingga ada kemungkinan tekanan untuk mengarahkan kasus ini agar tidak menyentuh figur-figur besar.
Jika melihat pola dari kasus Pagar Laut, kemungkinan besar kasus Oplosan Pertamina juga akan mengikuti jalur serupa: awalnya menggema dengan janji penegakan hukum yang tegas, namun pada akhirnya hanya menjerat pemain kecil. Ketika narasi hukum mulai bergeser dari ‘oplosan’ menjadi ‘blending’, ada indikasi bahwa kasus ini akan diredam dengan cara yang halus, membuat publik kehilangan fokus, hingga akhirnya menghilang dari perbincangan.
Namun, masyarakat harus tetap kritis. Jika kasus ini benar-benar menghilang tanpa penyelesaian yang adil, maka itu bukan sekadar kegagalan hukum, tetapi juga cerminan dari sistem yang terus memberi perlindungan bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Jika keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kasus seperti ini akan terus berulang tanpa ada perbaikan fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan kita.
