Menurut Luhut, masalah pembebasan tanah warga seharusnya tidak muncul jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan kompensasi yang sesuai.
Jakarta – Fuslatnews – Usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengakui terjadinya konflik antara warga dengan karena pendekatan pemerintah untuk mengembangkan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sangat tidak tepat
“Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas,” ujar Luhut
Menurut Luhut, masalah pembebasan tanah warga seharusnya tidak muncul jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan kompensasi yang sesuai.
“Rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja,cash,” terangnya.
Tak luput khas pejabat pemerintah selalu mencari kambing hitam seperti ada oknum provokator yang ikut memanaskan situasi.
“Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan,” ujarnya.
Ia mengaku sudah mengirim tim ke sana agar relokasi ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat.
“Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan,” terangnya.
Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.
Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.
Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.
Namun Luhut tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan slow down apakah dihentikan sementara atau bagaimana?
