Fusilatnews – Damai Hari Lubis, pengamat kebijakan umum hukum dan politik, menilai bahwa rangkaian tuntutan 17 Agustus serta aksi-aksi massa yang mengiringinya pada Agustus hingga September 2025 tidak lebih dari sebuah diskursus politik murahan. Tuduhan ini muncul karena gerakan tersebut, alih-alih membuka ruang kritik yang substansial, justru cenderung tendensius dan subjektif, terfokus pada satu sosok: Presiden Prabowo Subianto. Kritik yang diarahkan kepadanya mengabaikan sederet persoalan besar lain yang lebih mendesak bagi keadilan dan demokrasi di Indonesia.
Isu-Isu yang Ditinggalkan
Lubis menyoroti bahwa dalam aksi-aksi massa tersebut, tidak muncul desakan serius atas kasus-kasus besar yang sejak lama membekas dalam ingatan publik:
- Penegakan Hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka
Polemik dugaan cacat konstitusi dalam pencalonan Gibran sebagai wakil presiden 2024 nyaris tak disentuh. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet merah kepada putra sulung Jokowi itu menuai kritik luas. Mengapa gerakan yang mengaku pro-demokrasi memilih diam atas isu ini? - Kematian 854 Petugas KPPS (2019)
Hingga kini, kematian massal petugas pemilu 2019 tidak pernah diusut tuntas. Aksi massa yang mengklaim memperjuangkan demokrasi justru tidak menyinggung tragedi ini, seolah nyawa para petugas hanyalah catatan pinggiran dalam sejarah politik elektoral. - Tragedi Tol KM 50 (2020)
Peristiwa kematian enam anggota FPI di Tol Cikampek menjadi salah satu luka besar dalam penegakan hukum era Jokowi. Namun isu ini pun tidak masuk dalam daftar tuntutan, memperlihatkan selektivitas yang mencurigakan dalam agenda demonstrasi. - Pertanggungjawaban Kabinet
Krisis ekonomi, lonjakan utang, dan lemahnya penegakan hukum di era transisi pemerintahan seolah bukan prioritas. Tidak ada aksi yang mendesak pertanggungjawaban kabinet Jokowi yang hingga kini masih mewariskan beban kebijakan ke periode Prabowo. - Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit
Meski publik menilai kepemimpinan Kapolri penuh kontroversi dan jauh dari harapan, tidak ada tuntutan yang menyinggung soal pergantian pucuk pimpinan Polri. Diamnya demonstrasi terhadap isu ini menambah kesan bahwa agenda mereka bukanlah reformasi hukum, melainkan sekadar serangan politik parsial.
Indikasi “Geng Solo”
Menurut Lubis, arah gerakan ini justru memperlihatkan indikasi adanya skenario politik dari kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo.” Istilah ini merujuk pada lingkaran kekuasaan yang berakar dari kepentingan politik keluarga Jokowi. Materi tuntutan yang tendensius, khususnya karena menyerang institusi TNI dan figur Prabowo semata, memperkuat dugaan adanya agenda tersembunyi.
Lubis mengingatkan, Prabowo sebagai presiden baru bahkan belum genap setahun memimpin. Alih-alih memberi ruang bagi konsolidasi kebijakan, gerakan massa justru berpotensi menciptakan instabilitas politik. “Presiden sebaiknya menghimbau masyarakat agar waspada terhadap provokasi yang dapat mengguncang stabilitas negara,” tegasnya.
Mengurai Pola Lama
Jika ditarik ke belakang, aksi massa dengan pola tuntutan selektif bukanlah hal baru. Gerakan yang tampak vokal namun menutup mata terhadap isu fundamental kerap menjadi instrumen politik kelompok tertentu. Dalam kasus tuntutan 17/8, absennya sorotan terhadap kasus Gibran, tragedi KPPS, hingga Tol KM 50 justru memperlihatkan politik standar ganda.
Gerakan semacam ini, alih-alih mendorong transparansi dan keadilan, justru berpotensi menutupi luka lama dengan memproduksi isu baru yang menguntungkan pihak tertentu. Indikasi kehadiran “Geng Solo” memperlihatkan bagaimana bayang-bayang kekuasaan lama masih ingin mencengkeram dinamika politik nasional, meski presiden telah berganti.
Penutup
Esai ini bukan hendak membela satu figur politik, melainkan mengungkap paradoks demonstrasi yang kerap dikemas sebagai perjuangan rakyat. Kritik yang hanya diarahkan kepada Prabowo tanpa menyentuh warisan masalah rezim sebelumnya berisiko menjerumuskan publik pada permainan politik elitis. Bila demikian, maka aksi massa kehilangan makna sejatinya sebagai suara rakyat—berubah menjadi alat provokasi demi mempertahankan dominasi segelintir elite yang menolak kehilangan panggung.
