Jakarta, FusilatNews – 24 Mei 2025 — Sejumlah aktivis reformasi 1998 berkumpul dalam sebuah acara peringatan dan penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Aksi ini digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (24/5), sebagai bentuk penegasan sikap terhadap upaya yang mereka nilai mencederai semangat dan cita-cita reformasi.
Ketua panitia acara, Simson, dalam pernyataannya di lokasi menyebut bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk mengingatkan publik agar tidak melupakan perjuangan reformasi yang telah mengorbankan banyak jiwa.
“Acara kita hari ini adalah bentuk penegasan agar kita mengasah kembali ingatan tentang pentingnya kembali ke cita-cita reformasi 1998,” ujar Simson. “Apalagi dengan ramainya wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, kami dengan tegas menyatakan penolakan. Sangat menolak.”
Simson juga menyoroti kemunduran dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang semakin jauh dari nilai-nilai reformasi. Ia menyebut segala bentuk glorifikasi terhadap Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan perjuangan para aktivis.
Senada dengan Simson, aktivis reformasi lainnya, Mustar, menilai bahwa wacana pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap sejarah kelam Orde Baru.
“Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul. Ini adalah bentuk peringatan terhadap gagasan yang sangat kami tolak, yakni pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Mustar. “Kami sangat keberatan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan yang melahirkan reformasi 1998.”
Mustar menambahkan bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang, bukan pemberian dari rezim mana pun.
Sebagai bentuk pengingat terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM di era Orde Baru, para peserta acara menghadirkan simbol-simbol tengkorak dan tulang belulang di panggung utama. Simbol tersebut, menurut Jimmy Fajar—salah satu aktivis 1998—mewakili para korban pelanggaran HAM, termasuk mereka yang diculik secara paksa dan hingga kini tidak diketahui nasibnya.
“Simbol tengkorak dan tulang belulang ini menggambarkan kekejaman masa lalu—pembunuhan misterius, penculikan aktivis, hingga kasus tanah seperti di Kedung Ombo. Juga sosok-sosok seperti Marsinah, Widji Thukul, yang hilang dan tak pernah kembali,” tutur Jimmy.
Aktivis lainnya, Hengki dari kelompok ISIP, menggarisbawahi rekam jejak panjang Soeharto yang tak lepas dari pelanggaran HAM berat, sejak peristiwa 1965 hingga kerusuhan Mei 1998.
“Sejarah mencatat banyak luka dan tragedi di bawah kekuasaan Soeharto. Itu tidak bisa dihapus atau dipoles hanya dengan gelar pahlawan nasional,” tegas Hengki.
Sementara itu, Kementerian Sosial sebelumnya menyebut bahwa usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Acara peringatan ini menjadi pengingat bahwa luka sejarah belum sepenuhnya sembuh, dan perjuangan menegakkan keadilan serta melawan lupa masih terus berlanjut.
