Oleh: Sulthoni Syahid Sugito
Dunia saat ini benar-benar dalam keadaan tidak baik-baik saja. International Monetary Fund (IMF) menyatakan guncangan ekonomi yang datang saat ini dari berbagai sisi. Guncangan yang dimaksud utamanya berasal dari pandemi Covid-19, dan belum usai pandemi adanya ketegangan tensi geopolitik Rusia-Ukraina turut menciptakan guncangan berikutnya.
Ketegangan kedua kubu di atas berimbas pada lonjakan harga-harga komoditas dunia dan mempercepat laju inflasi berbagai negara. Fakta di atas mendorong bank sentral mau tidak mau harus mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter. Tren suku bunga acuan negara bank sentral yang tengah naik tajam menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang yang memiliki tingkat utang dalam mata uang dollar menjadi semakin sulit untuk dibayar.
Kondisi di atas telah menyebabkan banyak negara terancam resesi dan terpuruk dalam krisis ekonomi. Sri Langka contohnya, telah dinyatakan bangkrut disebabkan oleh kesulitan ekonomi dan besarnya utang negara yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagaimana dengan Indonesia? Kembali IMF menyiratkan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan berhasil keluar dari jurang resesi global pada tahun ini.
Indonesia Waspada
Bersiap sekaligus berbenah perlu dilakukan agar kita benar-benar aman dari jurang resesi sesungguhnya. Penyelarasan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diyakini kunci dalam memitigasi dampak dari guncangan yang terjadi. Seiring dengan kebijakan moneter yang semakin diperketat, jangan terlena kebijakan fiskal juga harus terus ditopang karena kebijakan inilah yang menyangga untuk kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha.
Selain itu pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan subsidi, tentu diimbangi dengan komunikasi kebijakan publik yang baik pula. Laporan BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2022 diketahui pertumbuhan PDRB berada pada angka 5,01 persen, sementara itu rasio utang terhadap PDB mencapai 42 persen jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara yakni 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,35 persen.
Di sisi lain neraca perdagangan Indonesia selama 26 bulan berturut-turut masih dalam kondisi surplus. Artinya data ekspor Indonesia masih lebih tinggi dari impor. Berkaca data dia tas optimisme terhadap imbas resesi global yang masih menghantui seharusnya Indonesia mampu bertahan setidaknya hingga akhir tahun. Bahkan Presiden menyampaikan optimisme potensi dari resesi dibanding negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3 persen saja. Semangat yang seharusnya terus dibuktikan dengan kerja nyata dalam upaya memulihkan ekonomi nasional, tanpa mengesampingkan kondisi dunia saat ini.
Isu global yang terjadi perang antara Rusia-Ukraina diharapkan pemerintah tetap fokus untuk terus menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Selain itu perlu ditingkatkan penguatan kapasitas petani dan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional guna menunjang penguatan diversifikasi pangan.
Pekerjaan rumah pemerintah terkait pangan salah satunya dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup di pasar-pasar sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah atau miskin.
Kemiskinan Indonesia Maret 2022
Badan Pusat Statistik (BPS) 15/07 menyampaikan rilis kemiskinan per Maret 2022, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Disimpulkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.
Dibandingkan September 2021 kemiskinan masih bertahan pada level terendah yaitu satu digit. Ini tentu menjadi kabar baik dan tentunya perlu diapresiasi karena penurunan persentase kemiskinan ini bukti kerja nyata pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah ancaman resesi global yang semakin bergeliat.
Adanya program perlindungan sosial melalui kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) dirasa sangat membantu meredam kemiskinan kembali mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pelonggaran kebijakan PPKM dan sudah kembali normalnya kondisi perkantoran serta jam kerja menyebabkan penurunan kemiskinan perkotaan dianggap mampu mengimbangi penurunan kemiskinan di perdesaan.
Banyaknya kebijakan bansos yang menyasar penduduk perdesaan memberikan dampak nyata pengurangan penduduk miskin di perdesaan dan semakin menancapkan eksistensi desa sebagai salah satu pusat pemulihan ekonomi nasional. Penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang (dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022).
Sementara itu tren Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan dari Rp 486.168 (September 2021) menjadi Rp 505.469 per kapita per bulan (Maret 2022). Dengan rata-rata 4,74 orang anggota rumah tangga. Artinya GK per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.395.923/rumah tangga miskin/bulan. Terlebih lagi yang perlu diperhatikan pemerintah 52,94 persen penduduk miskin berada di pulau jawa atau sekitar 13,85 juta orang.
Catatan pentingnya bahwa kompleksitas permasalahan di pulau Jawa sangat rumit dan banyak sehingga perlahan harus segera diurai, terutama terkait kemiskinan. Salah satu langkah nyata yang perlu didukung adalah pemindahan ibu kota melalui program IKN (Ibu Kota Negara).
Tentu dengan pemindahan IKN ke Kalimantan yang sedang dilakukan dapat berangsur memaksa pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dipindahkan ke luar Jawa. Seiring pertumbuhan ekonomi yang baik di luar jawa diharapkan ketimpangan semakin berkurang, penduduk miskin di Jawa juga berkurang dan utamanya kesejahteraan masyarakat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seyogianya pembangunan Indonesia yang dulunya dikenal Jawa sentris perlahan akan berubah menjadi Indonesia sentris dapat terwujud.
Sulthoni Syahid Sugito, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dikutip dari detik.com, Senin 1 Agustus 2022.
