“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol,” kata sekjen Partai Demokrat dia.
Jakarta – Fusilatnews – Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mempublikasikan surat yang diyakini dari capres Anies Baswedan. Surat itu berisi tentang pinangan Anies terhadap Agus Harimurthi Yudhoyono untuk jadi calon wakil Presiden. Surat dipublikasikan oleh Andi Arief di Akun twitternya
“Surat Capres @aniesbaswedan, selama ini kita mengkritik pemimpin yang membohongi rakyat. Akan ada yang lebih dahsyat bohongnya?” tanyanya.
Berikut tulisan surat yang diunggah oleh Andi Arief;
Mas Anies Yth, semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu keberkahan-Nya.
Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapannya agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti pilpres 2024.
Teriring salam hormat, Anies Baswedan.
Belum ada konfirmasi terkait dengan surat tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8).
“Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8). malam
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” sambungnya menegaskan.
Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.
Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol,” ujar dia.
