Jakarta, Fusilatnews.com – Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak bisa dilakukan serta-merta tanpa didahului mundurnya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan suluruh anggota Executive Committee (Exco) atau Komite Eksekutif PSSI
“Tidak bisa ujug-ujug. KLB harus didahului mundurnya Iwan Bule dan seluruh anggota Ecxo. Setelah mundur kan ada kekosongan kepengurusan PSSI. Nah, kekosongan itulah yang menjadi alasan mengapa KLB harus digelar. Jadi, Ketua Umum dan Exco mundur terlebih dulu, baru dilaksanakan KLB,” kata Akmal Marhali saat dihubungi, Ahad (30/10/2022).
Sejauh ini baru Persis Solo dan Persebaya Surabaya yang mengirim surat ke PSSI untuk minta KLB digelar. Artinya, masih jauh dari jumlah 50 persen plus 1 atau bahkan 2/3 voters atau pemilik suara yang mendesak KLB. Namun, ternyata Iwan Bule dan Exco serta-merta menyatakan setuju KLB.
Hal itulah yang menurut Akmal Marhali harus diantisipasi semua stakeholders (pemangku kepentingan) PSSI, jangan sampai KLB hanya dijadikan siasat PSSI untuk mempertahankan status quo, yakni yang akan terpilih di KLB ternyata “4L” (lu lagi lagi lu lagi), yaitu Iwan Bule dkk. “Jangan sampai KLB hanya formalitas untuk mengukuhkan kembali pengurus yang ada saat ini,” sarannya.
Ingat, lanjut Akmal, rekomendasi TGIPF adalah KLB digelar untuk memilih pengurus baru PSSI yang bertanggung jawab, berintegritas dan tidak ada “conflict of interest” (konflik kepentingan). “Mengapa ada rekomendasi KLB? Artinya, pengurus PSSI yang ada saat ini dianggap sudah tidak bertanggung jawab, tidak berintegritas dan sarat konflik kepentingan,” jelas Akmal Marhali yang juga pendiri Save Our Soccer (SOS).
Ditanya soal pertemuan Iwan Bule dangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (26/10/2022) di mana usai pertemuan itu Iwan Bule mengklaim direstui Presiden Joko Widodo untuk terus memimpin PSSI, menurut Akmal, itu klaim sepihak Iwan Bule yang bisa menyesatkan publik. “Itu klaim sepihak yang menyesatkan publik. Pihak Mensesneg toh akhirnya membantah. Tapi namanya juga usaha,” sindir Akmal dengan nada tertawa.
Akmal juga mengajak semua stakeholders sepakbola Indonesia mengantisipasi KLB yang akan digelar PSSI, jangan-jangan hanya formalitas belaka demi memenuhi syarat agar Liga 1 dan Liga 2 bisa digelar kembali sesuai rekomendasi TGIPF.
“Tidak otomatis setelah KLB lalu Liga 1 dan Liga 2 langsung diizinkan pemerintah untuk digelar kembali. Harus ada jaminan keamanan dan sebagainya sesuai rekomendasi TGIPF. Keenakan PSSI, kalau Polri mengizinkan. Padahal Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban itu telah membuat citra Polri babak belur. Rekomendasi TGIPF itu kan ada 12 item. Seluruhnya harus dilaksanakan. Jangan sampai 135 nyawa itu melayang sia-sia. Seluruh rekomendasi TGIPF harus dilaksanakan untuk transformasi persepakbolaan nasional. Jangan dianggap kalau sudah KLB lalu Tragedi Kanjuruhan dianggap selesai. Tidak. Masih jauh,” paparnya.
Semua hal di atas Akmal paparkan karena selama ini atau minimal sejak 2014, PSSI selalu mengangkangi pemerintah dengan berlindung di balik independensi, Statuta PSSI dan Statuta Federation of International Football Association (FIFA), sehingga pemerintah tak boleh intervensi. ‘Semua stakeholders harus mengantisipasi siasat PSSI. Jangan sampai pemerintah selalu dikangkangi,” tandas Akmal Marhali.
Tragedi Kanjuruhan terjadi di Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu usai laga kompetisi Liga 1 antara tuan rumah Malang FC alias Singo Edan dan Persebaya Surabaya alias Bajul Ijo dengan skor 2:3. Kekalahan Singo Edan inilah yang memicu suporter turun ke lapangan yang kemudian disambut tembakan gas air mata oleh polisi, sehingga tragedi pun tak terelakkan. Sedikitjya 135 orang meninggal dunia, dan ratusan lainnya luka-luka akibat sesak napas dan terinjak-injak.
Presiden Jokowi kemudian membentuk TGIPF yang diketuai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md. Ada 12 rekomensasi yang dilayangkan TGIPF, di antaranya agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan semua anggota Exco PSSI mengundurkan diri, dan segera digelar KLB untuk memilih pengurus baru PSSI yang bertanggung jawab, berintegritas dan bebas dari Konflik kepentingan. Jika tidak, maka pertandingan Liga 1 dan Liga 2 tidak akan diizinkan untuk digelar kembali. (F-2)
