FusilatNews- Politikus NasDem Zulfan Lindan menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu dinilai membuat merah telinga koalisi pemerintahan Jokowi. PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik.
“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai NasDem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anis, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.
“Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut,” kata Hasto.
Strategi politik Nasdem ini sesungguh nya sudah lama kalau kita mengikuti pernyataan politik nya Surya Paloh
Ketika kita berkompetisi (pilpres dan pilkada), wani piro (berani berapa). Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power,” kata Surya Paloh, Surya Paloh mengatakan itu saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, yang bertajuk “Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan”.
Kalau Lindan Zulfan politikus Nasdem membuat pernyataan Aneis Antitesa Joko Widodo bukan sesuatu yang aneh dan hal biasa saja ,kalau kemudian PDIP lewat Sekjen nya menyatakan kaget itu juga hal biasa begitu juga Golkar menyatakan ernyataan itu Paradox juga tidak perlu di persoalkan .
Justru pernyataan Aneis adalah antitesa dari Jokowi adalah Nasdem mampu mendengar sebahagian besar suara hati nya rakyat Indonesia .
Rakyat sudah gerah dengan keadaan saat ini kehidupan sangat sulit ,barang kebutuhan naik ,BBM naik ,Listrik naik ,gas elpiji naik ,beban biaya hidup semakin berat .
Belum lagi dengan janji janji yang tidak perna terwujud ,keadilan sosial semakin jauh dari Panggang api .demokrasi liberal yang menyuburkan oligarkhy ,hal yang demikian ini rakyat ingin mengadakan perubahan ingin kembali pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai antitesis keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang didasarkan pada liberalisme, kapitalisme .
Antitesis yang diinginkan rakyat
Janji kampanye tidak bohong belaka antitesa nya di tepati apa yang sudah dijanjikan .
Hukum tidak tebang pilih dan keadilan bisa dijalankan .antitesa nya
Hukum dijalankan dengan adil dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum
Ada nya kasus kasus kepolisian yang sema kin berada dititik nadir antitesa nya polisi harus di reformasi disipilkan tidak lagi dibawah presiden dan Brimob digabungkan dengan TNI sebab Brimob sudah menjadi Kombatan .
Sebagian besar pendukung Aneis ingin sebuah perubahan dan Aneis dalam beberapa kesempatan selalu nenginginkan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tentu saja apa yang sering dikatakan Aneis itu memberikan angin segar bagi rakyat yang ingin kembali pada UUD 1945 dan Pancasila sebab keadilan sosial itu tidak mungkin terwujud manakala diletakan pada sistem liberalisme ,Kapitalisme .
Kita semua tahu bahwa UUD 1945 telah diganti dengan UUD 2002 yang menjadikan negara ini tidak lagi berideologi Pancasila ,sebab ideologi negara berdasarkan Pancasila oleh pendiri negeri ini diuraikan dalam batang tubuh dan penjelasan nya .amandemen telah mengganti ideologi Pancasila dengan Individualisme ,Liberalisme, kapitalisme .
Akibat nya nilai -nilai agama ,nilai nilai moral di hilangkan maka kerusakan moral merambah ke penegak hukum ,pejabat negara ,kepala daerah ,korupsi sudah menjadi sudah menjadi hal yang biasa sistem pemilu yang bebiaya tinggi me ok ahirkan oligarkhy seba ha i bandar untuk calon calon presiden ,gubernur ,walikota ,bupati ,tentu saja semua itu tidak gratis ada konsensi konsensi yang diberikan pada bandar -bandar oligarkhy tersebut jika calon nya menang .apa hutan ,perkebunan ,
pertambangan ,ijin ijin untuk kemudahan menggarong kekayaan ibu Pertiwi .dengan sistem liberal Kapitalis seperti sekarang jangan heran kalau 0,10% orang Indonesia menguasai 80%ekonomi ,0,10% MB enguasai 74% lahan di Indonesia .dengan begitu sangat wajar kalau kemudian sebahagian besar rakyat Indonesia ingin melakukan antitesa terhadap Jokowidodo .
Tidak ada jalan lain kecuali kembali pada uud1945 dan Pancasila sebagai ant ini tesis dari individualisme,Liberalisme ,Kapitalis yang dijalankan dalam pemerintahan Jokowi hari ini .
Ir Prihandoyo Kuswanto
Rumah Pancasila
Halim Perdana Kusuma
Jakarta.
