Dalam acara yang berlangsung dihadapan para pengusaha anggota APINDO , keduanya memaparkan sejumlah gagasan yang diusung jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam acara Dialog Capres Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin,siang kemarin menampilkan dua pasangan calon yaitupasangan nomor 1 Calon presiden (Capres) Anies Baswedan dan pasangan nomor tiga calon presiden Ganjar Pranowo..
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri Dialog Capres 2024 bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (11/12).
Dalam acara yang berlangsung dihadapan para pengusaha anggota APINDO , keduanya memaparkan sejumlah gagasan yang diusung jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Anies Baswedan
1. Pengentasan Kemiskinan
Anies Baswedan menilai upaya menurunkan dan mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini yaitu dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Anies menilai kebijakan seperti ini dilakukan karena pemerintah memandang kemiskinan sebagai masalah sosial, bukan masalah ekonomi.
Anies mengatakan orang miskin, terutama yang berada di pedesaan, sebenarnya memiliki pekerjaan. Namun, pekerjaan tersebut tidak memberikan penghasilan yang layak. Terlebih, tata niaga tidak sehat.
Karenanya, Anies memandang upaya yang dilakukan harusnya memperbaiki pasar sehingga mereka yang miskin bisa terlibat.
Ia mencontohkan jika tata niaga pertanian dibereskan, maka petani tidak perlu diberikan bansos karena pendapatannya sudah cukup.
“Kalau mereka ikut dalam pasar maka kita membereskan masalah kemiskinan bukan lewat bansos,” katanya.
Kendati demikian, Anies memahami pemberian bansos memang dipilih karena cenderung lebih populer secara politik.
“Karena kalau pemberian bansos konkret, saya bertransaksi ke rakyat. Saya berikan A, anda milih saya. Gitu kan kira-kira? Tapi kalau pakai policy ini (perbaikan pasar) enggak kelihatan transaksi pemimpin dengan rakyat,” kata Anies.
2. Atasi Ketimpangan
Anies juga menyinggung soal ketimpangan yang terjadi di Indonesia ketimpangan ,bisa ditunjukkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa dan Sumatera yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
IPM Jawa dan Sumatera berada di level 69 pada 2013 dan saat ini meningkat ke level 74. Sedangkan daerah lainnya baru mencapai level 69 pada 2022.
“IPM Jawa dan Sumatera 10 tahun lebih maju dibandingkan IPM di daerah lain. Artinya telah terjadi gap sepanjang 10 tahun,” kata Anies.
Tak hanya itu, Anies mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah Indonesia juga masih timpang. Jika masalah itu dibiarkan, maka Indonesia berpotensi mengalami seperti peristiwa di Balkan.
Anies menyebut mayoritas orang mengetahui yang terjadi di Balkan adalah soal konflik etnis. Padahal sebelumnya yang terjadi kata Anies adalah ketimpangan antar wilayah yang tidak diselesaikan.
“Kita harus address ini kalau kita mau tetap satu kesatuan. Ketimpangan ini harus dihentikan,” katanya.
3. Tarik Minat Investor Asing
Strategi Anies dalam strategi menarik minat investor asing yaitu melalui penegakan hukum yang konsisten, menyederhanakan birokrasi dan regulasi sehingga lebih fleksibel, menghapus segala bentuk praktek korupsi
Sedangkan saat ini kurang begitu tertariknya investor asing masuk ke Indonesia salah satu penyebabnya inkonsistensi kebijakan dan birokrasi yang rumit. Faktor lain, kekakuan dan iregularitas antara pusat dan daerah.
“Kemudian praktik korupsi faktanya masih terjadi. Kemudian kita berbicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah,” kata Anies.
“Saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah,” kata Anies.
Anies tak menolak mentah-mentah usulan itu. Sedangkan membentuk kementerian baru butuh waktu dan energi yang besar. karena itu Anies cenderung untuk membentuk badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu.
“Tujuannya nati barangkali bisa jadi kementerian tapi fasenya pelan-pelan supaya jangan fokus pada birokrasinya,” katan Anies.
“Rutenya mungkin dua. Satu (pembentukan) badan. Kedua direktorat jenderal yang kemudian nanti bisa jadi kementerian,” imbuhnya.
Anies tidak ingin rencana pembentukan kementerian baru dilakukan secara mendadak. krena ada kekhawatiran kementerian justru tidak optimal.
Menurut Anies dibentuknya badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu diharapkan bisa dihasilkan regulasi tentang perkotaan.
“Baru kemudian ini bisa bergerak menjadi regulasi yang lebih kuat diiringi dengan unit ministrial,” katanya.
“Sehingga prosesnya bukan menciptakan wadahnya dulu (tapi) isinya belum ada. Tapi siapkan isinya sehingga dia perlu wadah yang tepat,” kata Anies.
5. Upaya Transisi Energi
Anies turut menyoroti target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Menurut Anies, target itu sulit tercapai karena saat ini bauran EBT masih 12 persen.
“Saat ini kita baru 12 persen. Mengejar 11 persen dalam waktu dua tahun itu mission imposible,” kata Anies.
Anies menegaskan transisi energi harus dilakukan secara gradual atau sedikit demi sedikit. Jika tidak dimulai sejak awal, katanya, maka akan sulit dikebut di akhir waktu.
Karenanya, Anies mengatakan kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar perlu didorong untuk bertransformasi ke energi hijau.
“Di Jakarta sebagai contoh public transport harus sudah mulai electric. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua public transport di Jakarta sudah electrified,” katanya.
Tak hanya dari sisi transportasi publik, Anies mengatakan transisi energi juga bisa dilakukan dengan cara atap-atap rumah disewakan untuk solar panel. Pasalnya, sangat sulit untuk mencari tempat kosong untuk membangun solar panel.
“Bila rumah dijadikan tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ, pemerintah tinggal menciptakan regulasinya,” kata Anies.
Ganjar Pranowo
Tidak seperti Anies yang tidak memberikan janji–janji dalam paparannya jika beliau terpilih dan cenderung memberikan elaborasi terkait apa yang dilakkan sebagai misi untuk mensejahterahkan rakyat jika terpilih menjadi presiden
Ganjar Pranowo langsung memaparkan janji-janjinya jika terpilih jadi Presiden
1. Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Ganjar menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7 persen jika ia terpilih menjadi presiden. dengan syarat penegakan hukum harus kuat dan adil
“Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju jangan ditawar 7 persennya,” ujar Ganjar.
Selain penegakan hukum, Ganjar juga bakal berupaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar tak kalah saing dengan negara lain. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan pendidikan.
“Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini,” jelasnya.
2. Janji Atasi Masalah Upah Murah
Ganjar juga mengungkapkan solusi untuk mengatasi upah rendah di Indonesia. upah pekerja di Indonesia masih rendah setelah melakukan dialog dengan berbagai pekerja.
“Saya tanya, pekerja happy nggak? Enggak. Saya tanya pengusaha, happy nggak? Enggak. Bupati happy nggak? Enggak,” ujarnya.
Ganjar mengatakan tentu tak bisa menjanjikan kenaikan upah yang tinggi kepada pekerja yang nantinya mungkin tidak bisa ditepati. Namun ia menawarkan solusi dengan memberikan keringanan dalam bentuk pengobatan gratis, pendidikan gratis, hingga tarif angkutan umum yang murah.
Dengan demikian pengeluaran pekerja akan berkurang. Ini mengatakan langkah itu telah ia terapkan saat memimpin Jawa Tengah.
“Jateng buruhnya upah rendah, lalu saya tanya, problem harian kalian apa? Takut kalau sakit. Yang mengurus negara perusahaan. Saya takut anak saya nggak bisa sekolah, oke sekolahnya gratis kalau negeri,” kata Ganjar.
Ia mengatakan ini adalah solusi konkret yang akan diterapkan di seluruh daerah jika ia terpilih menjadi pemimpin negara.
3. Tingkatkan Penerimaan Pajak
Ganjar juga berjanji akan meningkatkan penerimaan pajak jika menjadi presiden. Ada dua strategi yang disusun yakni tidak berburu di kebun binatang dan tidak memancing di kolam.
Sebab, saat ini banyak yang beranggapan, dalam mengumpulkan pajak, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berburu di kebun binatang sehingga rasio pajak tidak meningkat. Per akhir 2022 lalu, rasio pajak masih di level 10,4 persen.
Menurutnya, selama ini pengusaha terbebani dan takut dengan cara pemerintah yang seakan mengejar-ngejar mereka. Karenanya, Ganjar berjanji akan menghilangkan ketakutan itu dengan tidak hanya memburu wajib pajak itu-itu saja.
“Kalau kita mau meningkatkan rasio, ketakutan pengusaha ya disembelih,” jelasnya
Ganjar berencana untuk memperluas menarik pajak kepada wajib pajak yang selama ini belum membayar. Adapun wajib pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.
“Maka kalau kita bicara optimalisasi nya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar dan berapa yang lapor SPT. Dan saya mendapatkan itu dari orang-orang yang peduli pajak,” kata dia.
4. Ratakan Investasi
Ganjar juga akan berupaya meningkatkan dan meratakan investasi di seluruh negeri bila terpilih jadi presiden. Ia mengatakan saat ini deindustrialisasi telah menjadi tantangan yang nyata.
“Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata),” kata Ganjar.
Capres yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan upaya pemerataan investasi bisa dilakukan dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor.
Dengan pengeluaran yang minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.
“Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu,” pungkasnya.
