Jakarta-FusilaNews, – Pemerintah telah menetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 616,2 triliun, setara dengan 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan APBN akan dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal pembiayaan melalui utang.
Dalam rancangan APBN 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun. Dengan defisit tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
“Kami akan terus menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Fokus kami adalah memastikan bahwa pembiayaan APBN tetap dalam batas aman dan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar produktif,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Optimalisasi Pendapatan Negara
Untuk menekan defisit, pemerintah akan menggenjot penerimaan negara melalui berbagai langkah strategis. Reformasi perpajakan, penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi prioritas.
Selain itu, belanja negara akan diarahkan untuk mendukung agenda prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
“APBN 2025 bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana memastikan belanja negara benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sri Mulyani.
Utang yang Terkendali
Meski kebutuhan pembiayaan cukup besar, Menteri Keuangan memastikan bahwa penarikan utang baru akan dilakukan secara selektif. Pemerintah akan memprioritaskan sumber pembiayaan dengan risiko rendah dan biaya murah, termasuk memanfaatkan pasar domestik.
Strategi pengelolaan utang juga mencakup pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri serta penyesuaian tenor untuk mengurangi beban fiskal di masa depan.
“Kami harus memastikan bahwa utang tidak menjadi beban generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dipinjam harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan,” tegasnya.
Tantangan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengingatkan tentang tantangan ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja fiskal Indonesia. Ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik menjadi faktor yang harus diwaspadai.
“Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh eksternal. Namun, dengan kebijakan yang hati-hati dan responsif, kami optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan,” ujarnya.
Dukungan DPR
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap pendekatan hati-hati pemerintah dalam mengelola APBN 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja untuk pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal.
“Kita harus tetap realistis. Tantangan global masih ada, tetapi APBN 2025 harus menjadi instrumen yang mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Said.
Dengan pengelolaan yang terukur dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerintah optimistis APBN 2025 akan mampu menjadi fondasi kuat bagi perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang.
