Jakarta, Fusilatnews – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai langkah menarik dan historis. Dalam sambutannya di acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam, Yusril menyebut bahwa langkah tersebut mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” ujar Yusril di hadapan para hadirin.
Napak Tilas Era Gus Dur
Menurut Yusril, Kementerian HAM pertama kali didirikan di era pemerintahan Gus Dur. Pada masa itu, kementerian ini dipimpin oleh seorang aktivis HAM terkemuka dari Aceh, almarhum Dr. Hasbullah Saad.
“Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, beberapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,” kenang Yusril.
Keberadaan Kementerian HAM di era Gus Dur menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun, kementerian ini dihapuskan dan kewenangannya digabungkan ke dalam kementerian lain.
Aktivis Papua di Posisi Strategis
Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian HAM dihidupkan kembali dengan semangat baru. Presiden Prabowo menunjuk Natalius Pigai, seorang aktivis HAM asal Papua, untuk memimpin kementerian tersebut.
“Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM,” ungkap Yusril.
Yusril menegaskan bahwa tugas yang diemban Natalius Pigai tidaklah mudah. Selain harus memajukan perlindungan HAM di Indonesia, Pigai juga dihadapkan pada tantangan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia di tengah situasi sosial dan politik yang kompleks.
Tantangan ke Depan
Kementerian HAM yang kini berdiri sendiri di bawah pimpinan Natalius Pigai diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memperbaiki citra penegakan HAM di Indonesia. Pigai sendiri dikenal sebagai tokoh vokal yang sering mengkritik kebijakan pemerintah sebelumnya terkait isu-isu HAM, terutama yang berkaitan dengan Papua.
“Memisahkan kembali Kementerian HAM dari kementerian lain adalah langkah berani dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin fokus pada penanganan masalah HAM secara lebih mendalam,” kata Yusril.
Penutup
Kehadiran kembali Kementerian HAM menjadi salah satu langkah signifikan dalam kabinet Prabowo. Dengan menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, pemerintahan ini membawa simbol keberagaman sekaligus tanggung jawab besar untuk memajukan isu-isu HAM di Indonesia.
“Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan HAM. Namun, tantangannya tidak sedikit, baik dari dalam maupun luar pemerintahan,” tutup Yusril.
Peringatan Hari HAM Sedunia di TMII malam itu dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, aktivis HAM, dan perwakilan masyarakat sipil yang turut mendukung penguatan kesadaran HAM di Indonesia.
