Asal Sesuai Koridor Hukum, Pengusaha Tak Permasalahkan Kenaikan UMP

“UM itu Upah Minimum atau safety net. Sedang upah efektif itu ditentukan bipartite masing-masing perusahaan,” tuturnya.

Jakarta – Fusilatnews – Sejumlah pengusaha tak permasalahkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta asalsesuai dengan koridor hukum .

“Asal sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam Selasa (21/11).

Ia menambahkan, penetapan UMP jangan dilihat sebagai kenaikan upah efektif. Itu karena upah minimum merupakan jaring pengaman. Sedangkan upah efektif ditentukan oleh masing-masing perusahaan.

“UM itu Upah Minimum atau safety net. Sedang upah efektif itu ditentukan bipartite masing-masing perusahaan,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menambahkan, penetapan UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari PP 36 Tahun 2021. Maka, kata dia, pemangku kepentingan berkomitmen menemukan formula lebih baik yang bisa diterima oleh semua pihak.

“Walau PP Nomor 51 Tahun 2023 belum bisa diterima juga oleh serikat buruh. Namun, ke depan kita harus bisa merumuskan bersama agar bisa mendekati sesuai yang diharapkan,” tuturnya Selasa

Itu berarti,  UMP tidak memberatkan dunia usaha dan pekerja. Hanya saja Sarman menyadari hal tersebut butuh proses.