Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Kementerian Sekretariat Negara menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard untuk mobilitas tamu negara dan “very very important persons” (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.
Jakarta, Fusilatnews – “A” berarti “tidak” atau “tanpa”, dan dalam bahasa Jawa, “su” berarti “unggul”, “lebih”, “paling”, dan “baik”. Jadi, “asu” bisa diartikan “tidak baik”.
Demikianlah Joko Widodo. Presiden ke-7 RI itu ternyata tidak baik. Ia, misalnya, terus berdiri di atas kaki palsu. Kelihatannya kukuh, sesungguhnya rapuh.
Teranyar adalah Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard untuk mobilitas tamu negara dan “very very important persons” (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.
Sewa mobil-mobil mewah tersebut guna menunjang tamu yang merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
Mobil-mobil “high class” tersebut disewa melalui Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim yang harga sewanya mencapai Rp25 juta per hari dengan uang muka sebesar 50 persen.
Jokowi pun seperti pamer kemewahan. Padahal, utang negara bejibun, menggunung. Jokowi ibarat berdiri di kaki palsu. Betapa tidak?
Dalam sebulan saja, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp14,59 triliun dari posisi April 2024 senilai Rp8.338,43 triliun menjadi Rp8.353,02 triliun per Mei 2024.
Pembangunan IKN pun lebih banyak dibiayai dari utang tersebut alias dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diketahui, total anggaran pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, di mana yang berasal dari APBN hanya sekitar Rp l89,4 triliun, lalu dari swasta Rp253,4 triliun, dan dari BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Namun hingga kini belum ada investor swasta, termasuk dari luar negeri, yang merealisasikan investasinya di IKN. Pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa investor asing antre untuk berinvestasi di IKN pun “zonk” alias nihil. Jokowi cuma “omon-omon”.
Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan infrastruktur dasar IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp80 triliun atau tepatnya Rp79,8 triliun. Semua itu bersumber dari APBN yang ditopang utang luar negeri.
Bandingkan anggaran pembangunan IKN dan sewa ribuan mobil mewah itu dengan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03 persen. Dari jumlah itu, angka penduduk miskin ekstrem mencapai 0,83 persen.
International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional mencatat tingkat pengangguran Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dijabarkan melalui laporan World Economic Outlook yang terbit April 2024.
Mengutip laporan tersebut, dari 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2 persennya adalah pengangguran.
Di bawah Indonesia ada Filipina dengan tingkat pengangguran 5,1 persen. Posisi terakhir ditempati Thailand dengan 1,1 persen dan menjadi negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia.
Akhirnya terbukti bahwa Presiden Jokowi berdiri di atas kaki palsu, bukan? Kelihatannya kukuh, sesungguhnya rapuh. “Asu tenan”!
