Beberapa bulan setelah Presiden Jokowi dilantik menjadi Presiden, Republik Indonesia, Presiden Jokowi melalui beberapa menterinya meneken perjanjian utang untuk membiayai pembangunan Keretet Cepat Jakarta Banfung (KCJB) dengan tingkat bunga 2 persen pertahun. Kini Luhut Mengklaim tingkat bunga turun dari 4 persen jadi 3,4 persen
Jakarta – Fusilatnews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023) lalu. mengklaim penurunan bunga pinjaman ini hasil dari negosiasi yang dilakukannya saat kunjungan kerja ke China.
Meski sudah turun, pemerintah masih berharap agar bunga pinjaman ini masih bisa ditekan jadi 2%. bunga pinjaman ke China Development Bank (CDB) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung turun dari 4% jadi 3,4%.
“Kemarin itu mereka mau turun dari 4% bunganya, di bawah itu, tapi kita mau angkanya rendah lagi. Offer-nya pertama 3,4% dari awalnya 4%, tapi Kami mau kalau bisa rendah lagi,” ungkap Luhut
Menurut Luhut angka ini sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang mencapai 6%. Negosiasi masih dilakukan, setidaknya sampai pekan depan. namun, bila bunga 3,4% disepakati, Luhut menilai tidak buruk-buruk amat.
“Kalau mau pinjam keluar juga bunganya bisa 6%. Jadi ya kalau bisa 3,4%, misalnya sampai situ, ya kita sudah doing okay juga, walaupun tidak oke-oke amat, daripada kita keluar,” ungkap Luhut.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menambahkan nantinya pinjaman ini memiliki tenor 30 tahun.
“Tenornya kira-kira 30-an tahun, ya kalau 30 tahun sudah oke lah,” sebut Seto.
Bunga Pinjaman Dulu 2%
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah digodok sejak 2015. Rini Soemarno yang menjabat Menteri BUMN kala itu mengatakan pembangunan kereta cepat harus memenuhi dua syarat, yaitu tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah.
Dari 2 proposal kereta cepat yang diterima pemerintah, hanya proposal dari China yang memenuhi kedua persyaratan itu.
“Mengenai kereta cepat, keputusan pemerintah sangat jelas. Kalau dilihat dari proposal yang diterima, yang memenuhi syarat itu adalah proposal China karena tidak meminta jaminan pemerintah dan dana dari APBN,” kata Rini usai rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Pada kesempatan itu Rini menjelaskan skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fixed 2% dari China Development Bank (CDB). CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana Rp 70-80 triliun.
“Mereka (China) sudah menawarkan hutang 40 tahun dari China Development Bank. Bunganya fixed 2% untuk 40 tahun untuk komponen dolar-nya. Ada juga komponen renminbi. Saya lupa berapa persen,” kata Rini.
Dari perjanjian awal tingkat suku bunganya 2 persen fix setelah 8 tahun menjadi 4 persen selanjutnya menjadi 3,4 persen merupakan keputusan sepihak (CDB) pemerintah harus menolak keputusan ini karena tidak sesuai perjanjian awal yaitu 2 persen fix.
Disamping itu proyek jadi membengkak melebihi Rp 100 triliun seharusnya pembengkakan ini menjadi tanggungjawab investor China bukan tanggungjawab pemerintah Indonesia karena tidak sesuai proposal yang disepakatu antara pihak China dengan pihak Indonesia.
