Fusilatnews – Iran kerap disebut sebagai republik, tetapi praktik politiknya menunjukkan wajah yang jauh lebih kompleks. Di negeri ini, pemilu memang ada, rakyat memang mencoblos, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan elite religius. Sistem politik Iran bukan demokrasi murni, melainkan perpaduan antara republik elektoral dan teokrasi Islam, di mana agama bukan sekadar nilai moral, melainkan sumber legitimasi kekuasaan.
Untuk memahami bagaimana Iran memilih pemimpinnya, ada dua jabatan kunci yang harus dibedakan: Presiden dan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader).
Presiden: Dipilih Rakyat, tetapi Dibatasi Sistem
Secara formal, Presiden Iran dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatannya empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Di atas kertas, ini terlihat demokratis. Namun, demokrasi ini berhenti tepat di pintu masuk pencalonan.
Tidak semua warga negara bebas mencalonkan diri. Guardian Council (Dewan Garda) memiliki kewenangan penuh untuk menyaring siapa saja yang boleh maju sebagai kandidat presiden. Dewan ini menilai kesetiaan calon terhadap ideologi Republik Islam dan kepatuhan pada prinsip Wilayat al-Faqih (kepemimpinan ulama).
Akibatnya, rakyat hanya memilih dari opsi yang telah disetujui oleh sistem. Presiden memang memiliki kewenangan administratif—mengelola ekonomi, kabinet, dan kebijakan domestik—tetapi kekuasaannya selalu berada di bawah bayang-bayang Pemimpin Tertinggi.
Pemimpin Tertinggi: Pusat Kekuasaan Sesungguhnya
Berbeda dengan presiden, Pemimpin Tertinggi Iran tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ia dipilih oleh Assembly of Experts, sebuah majelis yang beranggotakan sekitar 88 ulama. Secara teoritis, majelis ini dipilih rakyat melalui pemilu. Namun, kembali lagi, calon anggota Assembly of Experts juga harus lolos seleksi Guardian Council.
Di sinilah lingkaran kekuasaan terbentuk. Guardian Council sebagian besar ditunjuk langsung atau tidak langsung oleh Pemimpin Tertinggi. Artinya, sistem ini menciptakan mekanisme seleksi yang saling mengunci, memastikan bahwa perubahan radikal dari luar hampir mustahil terjadi.
Pemimpin Tertinggi memegang kendali atas:
- Militer dan Garda Revolusi
- Kepala kehakiman
- Media negara
- Arah kebijakan luar negeri
- Penunjukan pejabat strategis negara
Dalam praktiknya, ia adalah kepala negara sekaligus pusat legitimasi politik dan agama.
Guardian Council: Penjaga Gerbang Kekuasaan
Jika harus menunjuk satu institusi paling menentukan dalam politik Iran, Guardian Council adalah jawabannya. Dewan ini bukan hasil pemilihan rakyat, tetapi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak dipilih rakyat.
Enam anggotanya adalah ulama yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi, sementara enam lainnya adalah ahli hukum yang disetujui parlemen—yang juga telah melalui proses penyaringan serupa. Dengan demikian, Guardian Council berfungsi sebagai filter ideologis, bukan sekadar lembaga hukum.
Demokrasi Prosedural, Teokrasi Substansial
Iran sering mengklaim diri sebagai demokrasi religius. Klaim ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Pemilu di Iran bersifat prosedural, bukan substantif. Rakyat berpartisipasi, tetapi tidak berdaulat penuh. Kedaulatan sejati berada pada sistem religius yang memposisikan ulama sebagai penjaga arah negara.
Dalam konteks ini, Iran bukan negara tanpa demokrasi, melainkan negara dengan demokrasi yang dikendalikan. Pilihan politik ada, tetapi selalu dalam koridor yang telah ditentukan oleh kekuasaan agama.
Penutup
Cara Iran memilih pemimpinnya menunjukkan satu pelajaran penting: pemilu tidak otomatis berarti demokrasi. Ketika proses pencalonan dikontrol secara ketat oleh elite ideologis, maka suara rakyat hanya bekerja di ruang yang sempit. Iran menawarkan model unik—dan bagi sebagian pihak, problematik—tentang bagaimana kekuasaan dapat dibungkus dengan prosedur demokrasi, namun tetap berujung pada konsentrasi otoritas di satu titik tertinggi.
Jika demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Iran menggelar pemilu, melainkan sejauh mana rakyat benar-benar diberi pilihan.
Proses Suksesi di Iran
Menurut aturan konstitusi Iran, pengganti Pemimpin Tertinggi tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh Majelis Pakar (Assembly of Experts), yakni badan ulama yang secara teori dipilih rakyat, namun calon-calonnya tersaring ketat oleh Guardian Council.
Saat ini, karena Khamenei telah wafat akibat serangan gabungan AS-Israel, Majelis Pakar diharuskan memilih pemimpin baru secepatnya, tetapi proses itu masih berlangsung secara internal dan belum ada pengumuman resmi.
👤 Calon-Calon yang Sering Disebut
Terlepas dari belum ada keputusan resmi, analis dan media internasional mencatat sejumlah nama yang diperkirakan muncul dalam diskusi suksesi:
🔸 Mojtaba Khamenei
Putra laki-laki Ali Khamenei dan seorang ulama. Namanya disebut beberapa kali sebagai tokoh yang mungkin dicalonkan, meskipun belum punya posisi formal tinggi dan juga bisa menimbulkan kritik karena kesan “suksesi turun-temurun”.
🔸 Ayatollah Alireza Arafi
Ulama senior yang juga pernah memimpin seminar-seminar agama dan menjabat dalam Majelis Pakar. Ia dianggap berpengalaman dalam struktur keagamaan Iran.
🔸 Mohammad Mehdi Mirbagheri
Seorang ulama konservatif yang dikenal garis keras dan bagian dari Majelis Pakar.
🔸 Hassan Khomeini
Cucu dari pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia memiliki nama besar dalam sejarah revolusi, meski pengaruh politiknya secara praktis dinilai lebih rendah.
🔸 Hashem Hosseini Bushehri
Ulama senior yang memiliki koneksi dekat dengan lembaga suksesi dan Majelis Pakar.
