Ketika seluruh masyarakat dunia, termasuk Negara-negara sahabat Amerika, menentang rencana USA menyerang Irak, saya bertanya kepada teman guru besar di Australia, tentang kemungkinan Amerika menyerang Irak. Prof Hogan itu lalu mengatakan kepada saya: “an idiot man – his decision is difficult to predict”, begitu. Ternyata betul, diluar dugaan semua pihak, kalau Bush kemudian memutuskan untuk menyerang Irak, walau terus di dukung juga oleh seluruh negara-negara aliansinya.
Hati-hati bergaul dengan orang yang bodoh, apalagi kalau ia adalah pemimpin kita. Orang yang bodoh, bisa jadi ia adalah orang yang baik bahkan ia tidak jahat. Tetapi yang paling harus di waspadai, segala tindakannya sulit untuk di prediksi oleh siapapun.
Dari sejak era Suharto hingga SBY, BBM kita mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pertimbangan awalnya bukan pemborosan, seperti yang dikatakan oleh Pemerintahan Jokowi, tetapi teori ekonominya adalah, untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat supaya rakyat makin sejahtera!!!.
Teori itu mulai berubah saat pemerintahan sekarang. Subsidi BBM adalah pemborosan. Ia tidak membawa manfaat yang luas untuk rakyat, tidak berkeadilan, hanya dinikmati oleh kaum the have saja, dst.
Lalu harga BBM disesuaikan kepada system harga pasar dunia. Teorinya bila harga minya dunia tinggi, maka rakyat harus membeli degan harga yang tinggi pula, walaupun saat harga minyak dunia turun, harga BBM kita tetap tinggi diatas hitungan harga minyak dunia. Apa boleh buat, hitungan pemerintah dan hitungan para ahli, tidak pernah klop dan rakyat tidak bisa menolaknya.
Lalu, saat harga minyak dunia turun, saat ini, harga BBM kita juga sedikit diturunkan. Tetapi ada yang mengejutkan semua pihak, ada kebijakan baru. Ia adalah “ketahanan energy”. Apa itu? Pemerintah akan memungut dari setiap liter pertamax yang di beli rakyat seharga Rp 200 dan solar Rp. 300.
Nah, kebijakan itu yang saya sebut sebagai “unpredictable”. Tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Karena dalam system ketata negaraan yang ajeg, satu rupiahpun uang yang dipungut dari rakyat, harus ditetapkan oleh UU.
Sementara menurut menteri ESDM waktu itu hasil dari pungutan ketahanan energy itu, untuk membayar utang-utang pertamina, tetapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kala pada ,masa itu, dana itu untuk cadangan ketika harga minya dunia naik.
