FusilatNews – Prabowo Subianto, yang kini sedang dalam puncak kekuasaan, memperlihatkan pola hubungan politik dan pribadi yang sarat dengan balas budi. Loyalitasnya kepada Joko Widodo tampaknya lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat yang menuntut keadilan. Jokowi telah memuliakannya dengan menambah bintang kehormatan dan melindunginya dari isu-isu kriminal yang melekat padanya. Tuntutan publik agar Jokowi diadili atas berbagai dugaan penyimpangan kebijakan tampaknya hanya menjadi suara kosong di telinga Prabowo. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan di Indonesia terus berputar dalam lingkaran kepentingan elite, bukan dalam semangat demokrasi yang mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Rocky Gerung, seorang intelektual kritis, membaca fenomena ini dengan satire khasnya. Ketika ia meneriakkan “Hidup Jokowi,” ia tidak sedang memberikan dukungan, melainkan menyoroti betapa ironi politik telah mencapai titik nadir. Kritiknya menyiratkan bahwa rezim Prabowo—jika tetap mempertahankan warisan Jokowi—tidak akan membawa perubahan berarti, melainkan hanya melanggengkan sistem kekuasaan yang mengabaikan tuntutan keadilan masyarakat.
Kriminolog Reza Indragiri Amriel menyoroti dimensi lain dari fenomena ini, yakni soliditas TNI di bawah kendali Prabowo yang justru dapat menjadi bumerang bagi demokrasi. Jika militer menjadi alat politik untuk menekan suara rakyat, maka bukan tidak mungkin Prabowo akan semakin berani menentang arus opini publik. Ini mengarah pada munculnya sikap arogansi politik, di mana pemegang kekuasaan merasa tidak perlu mengindahkan suara rakyat karena memiliki dukungan institusi yang solid. Dalam sejarah, sikap semacam ini sering berujung pada otoritarianisme yang mengorbankan prinsip keadilan dan demokrasi.
Dengan demikian, watak Prabowo yang menjunjung tinggi balas budi kepada Jokowi justru dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan supremasi hukum. Jika tuntutan rakyat untuk mengadili Jokowi diabaikan demi menjaga harmoni di lingkaran elite, maka itu menandakan bahwa kepentingan penguasa lebih diutamakan daripada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah rakyat akan diam, atau justru semakin kuat menyuarakan perlawanan?
