Fusilatnews – Tuhan berfirman dalam Al-Qur’an: Wa maa asobathum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yu’fu ‘an katsirin” “Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, itu adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri; dan Allah mengampuni sebagian besar (dari kesalahan kalian).”
Dan kini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi saksi nyata dari firman itu. Ratusan korban hilang, rumah hancur, dan infrastruktur luluh lantak. Namun, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang mundur. Tidak ada permohonan maaf. Bantuan datang terlambat. Status bencana nasional pun enggan ditetapkan. Seolah tragedi ini bukan urusan moral bagi mereka yang berkuasa.
Bandingkan dengan Filipina. Ketika bencana serupa terjadi di sana, pejabat yang lalai dihadapkan pada tekanan publik, bahkan rela mengundurkan diri demi tanggung jawab moral. Nyawa rakyat adalah harga yang harus dibayar untuk kelalaian mereka. Di Indonesia? Pejabat tetap duduk tenang, tanpa rasa malu, seolah nyawa rakyat hanyalah angka statistik yang bisa diabaikan.
Penyebab tragedi ini juga jelas: kerusakan lingkungan akibat izin penebangan hutan dan alih fungsi lahan. Fakta ini sudah diungkap media nasional dan internasional. Tapi pemerintah seolah menutup mata. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada refleksi, hanya alasan dan retorika.
Bangsa ini boleh saja membanggakan gedung tinggi, jalan tol, dan proyek megah. Tapi ketika rakyatnya hanyut diterjang banjir karena ulah manusia sendiri, semua pencapaian itu hanyalah sandiwara kosong. Tidak ada yang belajar, tidak ada yang malu, tidak ada yang menegakkan moral.
Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah cermin dari negara yang kehilangan hati nurani, birokrasi yang beku dalam kepentingan politik dan ekonomi, dan elit yang bermain-main dengan nyawa rakyat. Aceh, Sumut, dan Sumbar menjerit. Dan negara ini—jika masih ingin disebut berperadaban—harus segera menjawab: siapa yang bersalah? Atau apakah rakyat hanya diperhitungkan saat membayar pajak, memilih, dan diam?
Jika tidak ada jawaban, jika tidak ada tindakan nyata, jangan lagi bicara soal peradaban tinggi. Nyawa rakyat bukan untuk pertunjukan di media. Nyawa rakyat adalah tanggung jawab negara. Titik.
