Jakarta — Polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Bukan lagi sekadar isu viral di media sosial, melainkan bau amis yang semakin menyengat dari dapur Badan Gizi Nasional (BGN). Program bernilai ratusan triliun rupiah ini seharusnya memprioritaskan makanan bergizi yang langsung menyentuh perut anak-anak Indonesia, bukan armada operasional mewah yang “terlanjur” dibeli.
Menurut data resmi BGN, dari target sekitar 25.000–25.644 unit, terealisasi 21.801 unit menggunakan anggaran tahun 2025 dengan nilai total mencapai Rp900 miliar hingga lebih dari Rp1 triliun. Motor-motor tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan secara massal. Pengadaan untuk tahun 2026 pun telah dihentikan menyusul kontroversi yang meledak.
Kepala BGN Dadan Hindayana membela pengadaan ini dengan tegas. Motor trail listrik tersebut, katanya, dibutuhkan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah pelosok dengan medan berat. Harga per unit diklaim Rp42 juta (di bawah harga pasar Rp52 juta), lebih hemat operasional jangka panjang, serta diproduksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 48,5%. “Semuanya sudah masuk dalam DIPA 2025 dan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Namun, di sinilah letak persoalan yang paling urgent. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui rincian pengadaan tersebut dari pemberitaan dan viral di media sosial. Ia menyatakan pernah menolak usulan serupa tahun lalu karena anggaran MBG harus diprioritaskan untuk makanan, bukan kendaraan operasional. Purbaya menyebut adanya “miskomunikasi” internal dan langsung memotong alokasi anggaran untuk 2026. Sisa dana dari unit yang tidak terealisasi telah dikembalikan ke kas negara.
Kontradiksi kedua pejabat ini terbuka lebar. Dadan Hindayana mengklaim proses berjalan sesuai aturan dan sudah terkoordinasi, sementara Purbaya menyebut sempat menolak dan merasa “kecolongan”. Hingga kini belum ada putusan hukum yang menyatakan siapa yang tidak benar, tetapi fakta perbedaan pernyataan ini sudah cukup merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara.
Lembaga pemerintah non-kementerian seperti BGN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (berdasarkan Perpres 83/2024) tampak memiliki ruang gerak lebih longgar dalam merealisasikan anggaran existing. Sementara Bendahara Umum Negara baru tersadar belakangan. Ini pola klasik “keterlanjuran” yang kerap muncul pada program prioritas presiden: dikebut pelaksanaannya, sementara prosedur dan pengawasan Kemenkeu menjadi nomor dua.
Vendor yang Semakin Dipertanyakan
Pemenang tender pengadaan motor ini adalah PT Yasa Artha Trimanunggal, yang memasok merek Emmo (tipe JVX GT dan varian lainnya). Perusahaan ini pernah tersangkut kasus korupsi bansos Kemensos tahun 2020. Komisaris Utamanya (inisial AM/Andri Mulyono) dan Direktur Utamanya Yenna Yuniana pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Kantor perusahaan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sempat dijaga polisi untuk mengantisipasi unjuk rasa. Harga yang diklaim “efisien” pun menuai pertanyaan publik, terutama ketika dibandingkan dengan produk serupa di pasar global.
Polemik ini bukan hanya soal motor. Procurement barang dan jasa menjadi urat nadi program MBG senilai Rp335 triliun. Mulai dari vendor katering, logistik, supplier bahan baku, hingga barang operasional seperti motor, semuanya berpotensi menjadi “kue APBN” yang menggiurkan. Komisi IX DPR RI telah memanggil Dadan Hindayana pada 13 April 2026 untuk klarifikasi. Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menegaskan bahwa pengadaan ini tidak tepat di tengah semangat efisiensi anggaran, apalagi BGN tidak melaporkan rencana tersebut sebelumnya ke DPR.
Rusak Cara Bernegara
Yang paling berbahaya adalah pola struktural di baliknya. Program flagship presiden diberi “jalur cepat” melalui lembaga yang langsung berada di bawah istana. Dalih “daerah pelosok” dan “efisiensi jangka panjang” kerap dijadikan tameng, sementara inti program — pemenuhan gizi anak — justru terabaikan prioritasnya. Akibatnya, APBN kehilangan arah, mekanisme check and balance melemah, dan publik semakin curiga: apakah ini benar-benar untuk perbaikan gizi, atau ada aroma lain yang lebih amis?
Purbaya akhirnya memotong anggaran 2026 dan memastikan tidak ada lagi pengadaan serupa. Namun, itu adalah reaksi setelah isu menjadi viral. Jika DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK hanya berhenti pada panggilan dan pemetaan tanpa audit mendalam serta sanksi tegas, bau amis ini berpotensi terus menyebar ke program-program prioritas nasional lainnya.
Publik berhak marah. Uang pajak rakyat seharusnya tidak digunakan untuk membeli armada prestise yang masih menganggur di gudang, melainkan untuk mengisi piring makan yang bergizi. Jika dapur MBG terus mengeluarkan aroma yang mengganggu, bukan hanya lini masa media sosial yang ribut — kepercayaan terhadap seluruh program nasional yang pasti akan hancur pelan-pelan.
Yang dibutuhkan bukan pembelaan defensif atau narasi “demi rakyat” semata, melainkan akuntabilitas total. Buka semua dokumen DIPA, catatan penolakan Kemenkeu, serta jejak procurement secara transparan. Karena pada akhirnya, yang paling rugi adalah anak-anak Indonesia yang seharusnya mendapatkan gizi terbaik, bukan sekadar motor listrik yang “terlanjur” dibeli.
(Malika Dwi Ana)
