Jakarta – Fusilatnews – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menemukan beberapa kejanggalan dalam rapat Komisi I DPR RI bersama pemerintah membahas RUU Revisi UU TNI yang berlangsung di Hotel Fairmont sebuah Hotel bintang lima yang tidak jauh dari Gedung Parlemen di Jakarta. Ahad (16/3/2025).
Usman menyebut aksi koalisi sebenarnya berjalan damai dan tidak menyerang orang maupun fasilitas acara. Aksi tersebut menurut Usman memprotes agenda pembahasan yang janggal.
“Disebut Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi,” ujar Usman.
Usman juga mempertanyakan dalih penggunaan hotel mewah untuk rapat di akhir pekan. Apalagi kegiatan itu terkesan dilakukan terburu-buru.
Mengapa tidak terbuka, partisipatif dan efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?” ujar Usman.
Usman menyebut aksi koalisi masyarakat guna mempertanyakan hal yang wajar sehingga tidak perlu diperlakukan secara tidak patut. Usman meyakini aksi mereka konstitusional dan legal karena bagian dari pelaksanaan hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi.
“Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik,” ujar Usman.
Komisi I DPR dan pemerintah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, secara tertutup pada 15-16 Maret 2025.
