Belajar dari Jepang: Membangun Kota dengan Nyawa, Bukan Hanya Beton

Fusilatnews – Ucapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang Bandara Kertajati yang disebutnya “in the middle of nowhere” sempat mengundang gelombang komentar. Ada yang menilai sinis, ada pula yang membenarkan. Tapi di luar hiruk-pikuk politiknya, kalimat itu sesungguhnya menyinggung persoalan yang lebih dalam: cara kita membangun.

Indonesia, tampaknya, masih percaya bahwa kemajuan diukur dari jumlah beton yang ditanam di tanah. Bandara, tol, pelabuhan, waduk—semuanya berlomba dibangun seolah kemegahan fisik bisa menggantikan perencanaan yang matang. Kita membangun dulu, baru berpikir akan diisi apa. Kertajati menjadi contoh paling terang dari pola pikir itu: proyek ambisius yang berdiri di tengah lahan kosong, menunggu kehidupan datang entah dari mana.

Jepang mengambil jalan sebaliknya. Mereka memulai pembangunan dari kehidupan, bukan dari beton. Saat pemerintah Jepang membangun Tsukuba Science City pada 1960-an, yang pertama dibangun bukan laboratorium atau kampus megah, melainkan jalur kereta, jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan perumahan bagi ilmuwan yang akan bekerja di sana. Kota itu dirancang hidup sejak hari pertama, bukan menunggu “ramai nanti.”

Kebijakan ruang di Jepang bekerja seperti mesin halus: setiap proyek besar mesti terintegrasi dalam masterplan nasional. Tidak ada bandara tanpa kota, tidak ada pelabuhan tanpa industri. Semua dibangun dalam sistem yang saling menautkan fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sana, pemerintah, akademisi, dan swasta duduk di meja yang sama sejak tahap perencanaan.

Bandingkan dengan kita. Bandara dibangun lebih dulu, akses jalan menyusul, transportasi publik entah kapan. Fungsi ekonomi baru dipikirkan setelah beton mengeras. Akibatnya, banyak proyek besar berakhir seperti monumen: gagah tapi bisu.

Kertajati adalah simbol dari pembangunan yang kehilangan arah ruang. Ia tidak gagal karena salah desain, tapi karena tak punya ekosistem. Tak ada industri di sekitarnya, tak ada transportasi massal yang mengalirkan manusia, tak ada konektivitas yang membuatnya hidup. Bandara itu sepi bukan karena kurang promosi, melainkan karena dibangun di ruang yang tak siap menampung kehidupan.

Maka, ketika AHY berbicara soal pentingnya “integrasi wilayah”, ia sebetulnya sedang menyentuh akar masalah: pembangunan yang terlepas dari peta manusia. Ia tampaknya sadar bahwa beton tanpa koneksi hanyalah lanskap kosong. Karena itu, gagasannya menjadikan Kertajati sebagai pusat industri dirgantara patut dicatat—setidaknya sebagai usaha memberi napas baru pada bandara yang telanjur berdiri sendirian.

Tapi membangunkan Kertajati tak cukup dengan satu fungsi ekonomi. Ia butuh rencana ekosistem jangka panjang: transportasi massal ke Bandung dan Cirebon, kawasan industri yang hidup, perumahan pekerja, dan pendidikan vokasi penopang. Tanpa itu semua, ia akan tetap menjadi bandara yang indah dilihat dari udara, tapi sunyi di darat.

Pelajaran dari Jepang sederhana: infrastruktur hanyalah wadah, bukan isi. Kota yang baik dibangun bukan dengan menumpuk beton, tapi dengan merajut kehidupan di atasnya.

Membangun kota berarti membangun manusia—keterhubungan, pekerjaan, dan ruang yang membuatnya merasa bagian dari tempat itu. Beton bisa dipasang dalam seminggu, tapi membangun nyawa kota butuh visi lintas generasi. Jepang sudah membuktikan itu.

Indonesia, mungkin, masih belajar.

Kesimpulan Perbandingan