Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Pedagang Indonesia Maju di Jakarta pada Jumat (8/12/2023).
“Kita harus punya keberanian, bertekad, (dan) jangan ragu-ragu mengatakan kemiskinan harus kita hilangkan dari Bumi Nusantara ini,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (9/12/2023).
Prabowo meyakini, pengentasan kemiskinan dari Indonesia bisa dilakukan dalam lima tahun. Namun, untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan upaya dan tekad yang tulus dalam mengelola sumber kekayaan negara.
“Apakah (pengentasan kemiskinan) ini bisa kita capai dalam lima tahun? Mungkin bisa, tapi kita harus bertekad untuk itu. Keberhasilan akan datang kalau kita punya tekad yang benar, jelas, dan tulus,” tuturnya.
Saat kita menengok ke masa depan, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit yang masih menghantui Indonesia: kemiskinan ekstrem yang masih merajalela di tengah masyarakat. Meskipun kita hanya memiliki enam bulan lagi sebelum tahun 2024 tiba, target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia nampaknya semakin jauh dari jangkauan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berbicara tentang upaya kolaboratif dari tiga pilar partai untuk mengatasi masalah ini. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pemerintah dan partai politik telah gagal memberikan fokus yang memadai untuk menangani masalah kemiskinan.
Meskipun ada cerita sukses dari beberapa daerah, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, tentang upaya gotong royong dalam mengatasi kemiskinan, namun keberhasilan tersebut seringkali terbatas hanya pada tingkat lokal. Secara keseluruhan, masih terdapat ketidakfokusan dan kekurangan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan partai politik dalam menangani masalah ini.
Bukan rahasia lagi bahwa masih banyak kepala daerah yang lebih fokus pada kepentingan politik daripada pada kepentingan rakyatnya. Kreativitas dalam penyediaan layanan publik dan penanganan kemiskinan seringkali tertutup oleh pertimbangan politik dan kepentingan pribadi.
Sementara PDI Perjuangan dan pemerintah mencoba menonjolkan upaya mereka dalam mengatasi kemiskinan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan besar antara retorika dan tindakan nyata. Sementara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tetap tinggi, kita tidak bisa mempercayai klaim bahwa pemerintah dan partai politik telah bekerja keras dalam mengatasi masalah ini.
Dengan waktu yang semakin berkurang, penting bagi semua pihak untuk mengubah paradigma mereka dan benar-benar memprioritaskan penanganan kemiskinan. Solidaritas dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi tantangan ini.
Meskipun tantangan besar masih ada di depan, kita harus menuntut tanggung jawab dari pemerintah dan partai politik untuk benar-benar fokus dan berkomitmen dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan retorika kosong menggantikan tindakan nyata yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita bersama ini.
