Menurut ICW, tanggapan Luhut ini justru membuat citra Indonesia buruk di mata dunia karena pernyataan yang tidak memiliki dasar dan logika berpikir yang jelas. Berbanding dengan Luhut, OTT ini justru bisa membuat citra baik Indonesia di mata dunia. Ini karena penegak hukum seperti KPK bisa membersihkan Indonesia dari pejabat korup.
Dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, (18/7) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Panjaitan memuji penurunan aktifitas KPK dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bekerja dengan baik menyusul semakin menurunnya operasi tangkap tangan KPK, Ini berkat pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sudah berjalan dengan lebih baik.
“Ya memang harus begitu, ngapain bangsa kita ini pamer OTT, OTT melulu, bangga melihat itu,” kata Luhut
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terbukti tak membuat orang jera. Ini bisa dilihat angka korupsi di Indonesia dinilai masih tetap tinggi.
“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2021-2022 di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.
Saat itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 37 atau turun 3 skor dari 2019 yang sebesar 40. Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merasa heran dengan pernyataan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pernyataan Luhut mengenai OTT KPK, patut disesalkan
Menurut ICW, tanggapan Luhut ini justru membuat citra Indonesia buruk di mata dunia karena pernyataan yang tidak memiliki dasar dan logika berpikir yang jelas. Berbanding dengan Luhut, OTT ini justru bisa membuat citra baik Indonesia di mata dunia. Ini karena penegak hukum seperti KPK bisa membersihkan Indonesia dari pejabat korup.
“ICW menyarankan kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan untuk lebih giat membaca literatur mengenai pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, (18/7).
Jika penegakan hukumnya baik, apalagi pemberantasan korupsinya, akan membuat cabang kekuasaan yang diisi oleh pejabat yang korupsi akan bersih. Dengan sendirinya, citra Indonesia pun baik di mata dunia.
ICW meminta Luhut untuk membaca literatur pemberantasan korupsi dan mengetahui apresiasi dunia internasional pada kinerja KPK. Pada 2013 lalu, KPK pernah meraih penghargaan bergengsi dari Ramon Magsaysay Award terkait efektivitas dan kinerja KPK yang diakui oleh dunia.
Kemudian ICW meminta Presiden untuk menegur Luhut terkait pernyataan OTT KPK yang merusak citra Indonesia. Karena pernyataannya mengesankan ada menteri yang tidak senang dengan pemberantasan korupsi dengan maksimal.
Operasi tangkap tangan ini merupakan salah satu alat untuk penindakan KPK. Karena tidak ada satu cabang kekuasaan yang bisa mengintervensi lembaga ini mau pun mengomentari mengenai penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
Sebenarnya, ICW juga tidak terlalu kaget dengan pernyataan Luhut ini karena, menurutnya pemerintah juga tidak menunjukkan komitmen yang kuat pada pemberantasan korupsi ini.
Penting untuk diketahui, OTT ini efektif memberantas praktik korupsi di Indonesia. Penindakan yang paling efektif karena pembuktiannya dengan alat bukti yang lengkap dengan pelaku yang tidak bisa berpaling dengan alasan.
Pemberantasan korupsi ini memiliki pola yang tidak bisa dipisahkan, di antaranya penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dan tidak mungkin untuk melakukan pencegahan berjalan sendiri tanpa adanya penindakan. Bahkan jika pencegahan diperkuat karena pejabat yang korup akan selalu menemukan cara untuk menyiasati.
Dalam kesempatan sebelumnya, Luhut meminta para kepala daerah agar berani melawan OTT dan mengajak kepala daerah merubah paradigma pengelolaan menjadi serba digital untuk mengurangi potensi korupsi.
“Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira, kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” kata Luhut.dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa, (17/1) 2023 lalu
Di lain kesempatan, Luhut mengatakan OTT dapat memperburuk citra Indonesia di mata negara lain. Solusinya, ia mempromosikan ide digitalisasi pengawasan untuk pencegahan antikorupsi.
“OTT, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut dalam acara di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022.
Luhut menyampaikan pendapatnya itu saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2022 lalu. Saat itu dia tengah membahas Indonesia menuju digitalisasi secara keseluruhan. Digitalisasi ini, menurut Luhut dapat mempersempit celah untuk korupsi.
Jika kesempatan korupsi dapat dipersempit, maka OTT tak perlu dilakukan. Sebab, menurut Luhut, terlalu sering OTT mencitrakan Indonesia adalah negara yang korup. “OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu,” katanya.
Pernyataan Luhut berpolemik saat itu, pasalnya ia juga menyebut kalau ingin bersih maka ke surga saja. “Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau,” katanya.
Aktivis antikorupsi Ubeidillah Badrun menilai ucapan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT), berbahaya bagi pemberantasan korupsi. Sebab, dia menilai, ucapan tersebut menjadi legitimasi mengkerdilkan OTT.
Dosen Universitas Negeri Jakarta tersebut menyebut ucapan Luhut tersebut bisa dimaknai menjadi narasi ganda, yaitu pencegahan korupsi melalui digitalisasi dan menolak OTT KPK. Ubeid menilai hal ini berbahaya sebab bisa mengaburkan opini publik terhadap OTT.
