Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).
JAKARTA – Jika kekuasaan adalah cahaya, maka politikus adalah laron yang berburu cahaya. Laron-laron bergerombol, mendengung, terbang ke sana kemari memburu cahaya. Berisiknya tak terkira. Padahal pemilu masih lama.
Ya, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pileg/Pilpres) 2024 baru akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Artinya masih sekitar 16 bulan lagi. Akan tetapi para politikus sudah berisik. Mereka kasak-kusuk ke sana kemari untuk berburu kekuasaan. Kekuasaan di legislatif maupun kekuasaan di eksekutif.
Benar kata Friedrich Nietzsche (1844-1900), filsuf asal Jerman dalam bukunya, “The Will to Power” (Kehendak Berkuasa). Menurut Nietzsche, semua makhluk hidup, termasuk manusia menginginkan kekuasaan. Bahkan tidak hanya menginginkan, tetapi juga mengharapkan penambahan kekuasaan.
Ada kekuatan irasional di sana. Manusia yang satu ingin mengusai yang lain. Yang kuat mau menguasai yang lemah. Yang lemah berusaha untuk bertahan dan membela haknya.
Benar pula kata Aristoteles
(384-322 SM), filsuf asal Yunani, manusia adalah “zoon politicon”. Nafsu berkuasa sama menggebunya dengan nafsu birahi (libido). Itulah insting atau naluri dasar manusia.
Adapun laron nama latinnya adalah “alate”. Alate adalah rayap terbang atau rayap bersayap. Laron adalah bagian awal dari setiap siklus hidup rayap atau fase di mana kasta rayap telah siap untuk reproduksi dan membangun koloni baru.
Laron-laron pada fase tertentu akan berburu cahaya. Di mana ada cahaya, di situ ada laron. Analog, di mana ada kekuasaan, di situ ada politikus.
Banyak yang berasumsi, aktivitas politik di Indonesia mencapai titik kulminasinya setahun mejelang pemilu. Setahun setelah pemilu, waktu dihabiskan untuk konsolidasi kekuasaan. Artinya, waktu efektif bagi eksekusif dan legislatif bekerja hanya tiga tahun dari siklus lima tahunan pemilu. Yakni, sejak setahun setelah pemilu hingga setahun menjelang pemilu.
Tapi faktanya tidak demikian. Aktivitas politik di Indonesia berlangsung sepanjang tahun. Apalagi sebelum pilkada diserentakkan dengan pileg dan pilpres mulai 2024 nanti.
Sesudah pemilu, presiden menyusun kabinet. Nah, saat itulah politikus-politikus dan partai politik-partai politik berjibaku berebut kursi. Mereka berisik.
Setahun kabinet bekerja, presiden melakukan evaluasi. Berembuslah isu reshuffle kabinet. Nah, saat itulah kembali terjadi perebutan kursi. Parpol-parpol kembali berisik.
Isu reshuffle belum hilang, parpol-parpol mulai menjajagi dan membangun koalisi baru. Terutama untuk kepentingan pilpres. Sebab, hanya parpol atau gabungan parpol yang suaranya mencapai 25 persen secara nasional atau memiliki sedikitnya 20 persen kursi di parlemen yang bisa mengajukan calon presiden. Itulah “president threshold”. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kini, 16 bulan menjelang Pemilu 2024 parpol-parpol makin berisik. Kandidat-kandidat capres juga tak kalah berisik. Mereka sibuk pencitraan. Mereka sibuk momoles dan mematut-matut diri. Mereka sibuk bersafari.
Ada parpol yang sudah curi “start” mendeklarasikan capres. Hal ini dilakukan Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Deklarasi dilakukan pada hari yang sama, Senin (3/10/2022).
Padahal, Indonesia sedang berduka akibat Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022) yang menewaskan 131 orang.
Ada pula kandidat capres yang memoles diri supaya terlihat merakyat. Misalnya dengan terjun ke sawah menanam padi, menjadi tukang batu yang sedang mengecor bangunan, dan sebagainya.
Ada pula kandidat yang sibuk mememui elite parpol dan mencitrakan diri pluralis dengan menemui rohaniawan. Padahal yang bersangkutan sudah terlanjur lekat dengan politik identitas.
Semua itu mereka lakukan demi kekusaan. Demi kehendak untuk berkuasa seperti yang dimaksud Nietzsche. Tak peduli rakyat sedang menderita akibat pandemi Covid-19, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, dan akibat Tragedi Kanjuruhan.
Lalu, ada yang mendedikasikan kekuasaan itu untuk rakyat. Ada pula yang pura-pura untuk rakyat, tetapi sesungguhnya untuk pribadi, kelompok dan golongannya.
Ada yang karakternya rusak saat berkuasa. Ialah mereka yang terlibat korupsi.
Ada yang karakternya rusak karena takut dilindas kekuasaan. Ialah mereka yang tidak berani bersuara. Lalu permisif terhadap segala hal yang dilakukan penguasa.
Akhirnya kita dengar apa kata Aung San Suu Kyi, peraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 yang kini sedang meringkuk di penjara junta militer di Myanmar. Katanya, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai.”
Jadi, kehendak berkuasa itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Yang tidak baik adalah takut kehilangan kekuasaan atau takut dilanda kekuasaan.
Barangkali mereka yang kini sedang berisik berebut kekuasaan seperti laron-laron berburu cahaya itulah yang sedang takut kehilangan kekuasaan. Itulah!
