Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisPada April lalu, Bloomberg New Economy melalui situs resminya mengumumkan jajaran Global Advisory Board (Dewan Penasihat Global). Dewan ini bukan sekadar papan nama, melainkan forum elit yang dihuni oleh figur-figur berpengaruh dalam dunia ekonomi, politik, dan keuangan global. Ia diketuai oleh Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, bersama Mario Draghi, mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa.
Nama-nama besar turut bergabung, seperti Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management. Namun, ada satu nama yang membuat publik, khususnya masyarakat Indonesia, terperangah sekaligus geram: Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Mengapa Jokowi?
Pertanyaan itu bergema di ruang publik. Bagaimana mungkin seorang pemimpin dengan rekam jejak kontroversial justru dipilih menjadi penasihat ekonomi oleh lembaga bergengsi seperti Bloomberg? Kredibilitas forum yang katanya berkelas dunia ini langsung dipertanyakan.
Sebab, di mata publik Indonesia, Jokowi bukanlah simbol keberhasilan ekonomi. Justru sebaliknya, ia meninggalkan sederet masalah yang membebani bangsa:
- Utang negara menumpuk. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, utang Indonesia melonjak drastis hingga menjerat generasi berikutnya.
- Tercatat sebagai pemimpin terkorup. Laporan OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.
- Proyek mercusuar yang gagal. Ibu Kota Negara (IKN) belum jelas kelanjutannya, sementara mobil Esemka terbukti hanya gimmick politik.
- Moralitas kepemimpinan dipertanyakan. Praktek nepotisme, oligarki, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil telah mencoreng kepemimpinan Jokowi.
Dengan catatan seburuk ini, sulit membayangkan bahwa Bloomberg benar-benar mempertimbangkan kapasitas Jokowi sebagai advisor. Apakah Bloomberg kekurangan tokoh kredibel dari negara berkembang lain? Ataukah ada faktor tersembunyi di balik penunjukan ini?
Kontras yang Mencolok: Draghi, Raimondo, dan Jokowi
Perbandingan dengan anggota dewan lain justru memperlihatkan kontras yang mencolok.
- Mario Draghi dikenal sebagai “Super Mario” di Eropa, berhasil menyelamatkan euro dari krisis finansial ketika menjabat Presiden Bank Sentral Eropa.
- Gina Raimondo berperan vital dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat, termasuk menghadapi persaingan strategis dengan Tiongkok.
- Marc Rowan adalah sosok pengusaha sukses di dunia investasi global dengan rekam jejak jelas dalam inovasi keuangan.
Sementara itu, Jokowi datang dengan reputasi utang menggunung, proyek gagal, dan tuduhan korupsi. Kontras ini menimbulkan pertanyaan lebih dalam: apakah Bloomberg tidak melihat ketimpangan kredibilitas, atau justru sengaja menutup mata demi kepentingan tertentu?
Donatur, Simbol, atau Studi Kasus?
Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Jokowi hanya dijadikan donatur, mengingat isu kepemilikan dana besar yang kerap melekat padanya. Ada pula yang menilai Bloomberg ingin menjadikan Jokowi sebagai simbol pergeseran kekuatan ekonomi dari Selatan, meski rekam jejaknya lebih mirip contoh kegagalan ketimbang keberhasilan.
Bahkan, tidak sedikit yang melihat ini sebagai bentuk “studi kasus hidup”: bagaimana sebuah negara besar di Asia Tenggara bisa tersandera oleh kebijakan salah urus seorang presiden. Bila benar, maka Jokowi diposisikan bukan sebagai teladan, melainkan sebagai peringatan.
Apa Itu Bloomberg New Economy?
Bloomberg New Economy dikenal sebagai platform global yang berfokus pada transformasi besar dunia:
- Menganalisis perubahan geopolitik dan dampaknya pada ekonomi global.
- Membahas teknologi dan inovasi yang memengaruhi masyarakat.
- Mengulas transisi energi dan isu lingkungan.
- Mengkaji tren investasi dan inovasi keuangan.
- Menyoroti perkembangan kesehatan dan bioteknologi.
Selain itu, Bloomberg menyelenggarakan forum internasional, membangun koalisi industri, serta mengembangkan program katalis inovasi. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai konselor global, penghubung elite bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Namun, jika sosok seperti Jokowi bisa masuk ke dalam dewan penasihatnya, maka kredibilitas misi mulia ini patut dipertanyakan.
Krisis Kredibilitas
Bloomberg tampaknya berada di persimpangan: apakah benar-benar konsisten dengan misinya sebagai lembaga nirlaba yang mengedepankan inovasi dan solusi global, atau sekadar menjadi ajang pencucian reputasi tokoh-tokoh kontroversial?
Di Indonesia, Jokowi masih menyisakan sejumlah persoalan serius: mulai dari kontroversi ijazah hingga catatan hukum yang belum terselesaikan. Menempatkan sosok dengan reputasi seperti ini di kursi penasihat internasional sama saja dengan merusak kepercayaan publik dunia terhadap independensi Bloomberg.
Penutup
Keterlibatan Jokowi dalam Dewan Penasihat Bloomberg New Economy bukan sekadar masalah simbolis. Ia adalah cermin bagaimana lembaga global bisa kehilangan arah ketika terjebak pada kepentingan politik, citra, bahkan uang.
Bangsa ini berhak bertanya: apakah Bloomberg New Economy masih bisa disebut wadah konselor global yang kredibel, atau kini telah berubah menjadi panggung legitimasi bagi tokoh-tokoh bermasalah?
Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan kepada Jokowi, tetapi juga kepada Bloomberg. Tanpa itu, kepercayaan publik akan semakin terkikis, dan dunia hanya melihat satu hal: bahwa demokrasi dan ekonomi global bisa dipermainkan oleh kepentingan segelintir elite.
