Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Polemik mengenai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang harus melepaskan jilbab menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Narasi pemaksaan berkembang, namun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui siaran persnya, Rabu (14/8/2024), menyampaikan tidak ada paksaan kepada anggota Paskribraka.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan sejak awal Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berlindung di balik peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka, Kepala BPIP Yudan Wahyudi mengklaim pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela melalui penandatanganan surat pernyataan bermaterai.
Terkait hal itu, Setara Institute menyatakan menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau upacara-upacara lainnya.
“Kami juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam rilisnya, Kamis (15/8/2024).
Dalam pandangan Halili, menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang, sebagaimana jaminan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan bagi siapa pun.
“Oleh karena itu setiap upaya satu pihak kepada pihak lain untuk menanggalkan keyakinan, baik dengan paksaan maupun dengan pengkondisian tanpa paksaan, merupakan tindakan intoleran dan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 29 ayat (2) tersebut dan juga Pasal 28I ayat (2) dan (4),” papar Halili.
Dalam konteks polemik jilbab bagi anggota Paskibraka, menurut Halili, bila dicermati ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab.
“Tapi, terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual di dalamnya, di mana anggota Paskibraka putri tidak berjilbab. Hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab,” cetusnya.
Halili pun memandang BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri.
“Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman. Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota Paskibraka putri diperbolehkan berjilbab,” sesalnya.
Halili kemudian mendesak pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUU 1945 serta semboyan negara Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”.
