Jakarta, Fusilatnews – Menanggapi desakan Komisi VII DPR RI untuk segera mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyalahkan sistem proprsional terbuka dalam pemilu legislatif .
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendengar bagaimana desakan Komisi VII terhadap Kepala BRIN.
“Ya sudah (Megawati dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka, di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya. Padahal, BRIN ini kan memang anggarannya terbatas,” kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2).
Menurut Hasto selama ini banyak program positif BRIN yang justru belum terinformasikan ke publik.
DPP PDI-P akan mendorong Fraksi PDI-P yang diwakili oleh Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto untuk melakukan komunikasi atas desakan pencopotan Kepala BRIN tersebut.
“Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu nanti yang lain,” kata Hasto.
Hasil rapat kerja dengan BRIN (30/1) Komisi VII DPR RI meminta Presiden untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.. Pencopotan dan penggantian dinilai akan mampu menyelamatkan BRIN.demi menyelamatkan Lembaga itu
Dua rekomendasi dari Hasil rapat bersama BRIN dengan Komisi VII DPR RI yaitui pencopotan Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terhadap anggaran BRIN 2022.
BRIN lembaga riset nasional yang dibangga-banggakan diharapkan menjadi pusat kelahiran berbagai inovasi dan pengembangan teknologi sudah hampir dua tahun tak ada kemajuan sama sekali terutama konsolidasi kelembagaan dan kebijakan BRIN.
“Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari PKB, Syaikhul Islam Kamis (2/2).
