**Oleh Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212**
Sebagaimana telah penulis ungkap sebelumnya, “Jokowi akan terkena karma politik.” Karma ini sudah mulai terlihat menjelang akhir masa jabatan presiden Jokowi, dengan sejumlah keputusan politik yang berisiko. Dengan hanya lima hari tersisa sebelum lengser, Jokowi membuat langkah kontroversial dengan memberhentikan Budi Gunawan (BG), Kepala BIN yang merupakan orang dekat Megawati Soekarno Putri, dan menggantinya dengan M. Herindra (MH). Keputusan ini diambil setelah proses fit and proper test pada 16 Oktober 2024 oleh DPR RI, dan MH baru akan menjalankan tugasnya sebagai kepala BIN hanya selama dua hari sebelum Jokowi resmi lengser pada 20 Oktober 2024.
Perangkap Politik
Keputusan ini tampaknya merupakan bagian dari strategi yang lebih besar, bisa jadi hasil kolaborasi antara Prabowo dan petinggi PDIP. Dengan BG yang kemungkinan akan diangkat sebagai menteri dalam kabinet Prabowo, banyak pihak melihat langkah Jokowi sebagai sebuah kesalahan fatal yang akan berdampak negatif pada citra dan stabilitas politiknya.
Jokowi, yang terjebak dalam tekanan mental akibat situasi politik yang tidak menguntungkan, tampaknya tidak menyadari bahwa tindakan ini hanya akan memperburuk posisinya. Selama ini, Jokowi telah berupaya untuk menyerang Megawati, terutama setelah ditolak mentah-mentah ketika mencoba untuk menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengakui kesalahannya, Jokowi justru berbalik meninggalkan PDIP, dukungan publik, dan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mendukung Prabowo dan mengusung putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden meskipun tidak memenuhi syarat usia.
Dampak dari Keputusan Jokowi
Keputusan-keputusan ini mulai menimbulkan dampak yang serius bagi Jokowi dan keluarganya. Setidaknya ada tiga dampak besar yang dapat diidentifikasi:
- Kaesang Gagal dalam Pilkada: Partai yang diusung oleh Kaesang tidak dapat melanjutkan ke tahap pilkada karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan pukulan bagi citra Jokowi yang berambisi mempertahankan pengaruh politik keluarganya.
Kegagalan di DPR: Usaha Jokowi untuk meloloskan Kaesang di DPR pada 22 Agustus 2024 juga mengalami kegagalan. Rapat Paripurna yang diharapkan untuk mengesahkan revisi UU Pilkada dibatalkan karena kurangnya kuorum, menunjukkan ketidakmampuan Jokowi untuk mengendalikan parlemen.
Skandal Fufu Fafa: Terbongkarnya akun Fufu Fafa yang menghina Prabowo Subianto dan menistakan banyak pihak, dengan tuduhan bahwa 99% pemiliknya adalah Gibran, menambah kerumitan situasi bagi Jokowi. Skandal ini muncul pada saat yang sangat sensitif, tepat menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden baru.
Implikasi untuk Masa Depan Jokowi
Karma politik yang telah mulai menghampiri Jokowi bisa menjadi lebih serius. Perilakunya selama sepuluh tahun terakhir akan menciptakan akumulasi perlawanan yang kuat dari berbagai pihak. Banyak individu dan kelompok yang merasa teraniaya oleh kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jokowi.
Dari sudut pandang hukum, Jokowi mungkin akan menghadapi beragam tuntutan dan pelanggaran yang menumpuk. Jika dilihat dari segi pelanggaran hukum, Jokowi bisa menghadapi banyak dakwaan yang terpisah. Sehingga, sangat mungkin bahwa setelah masa kepresidenan berakhir, dia akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, bahkan bisa saja mendapatkan hukuman yang sangat berat.
Kesimpulannya, keputusan politik Jokowi untuk menggeser Budi Gunawan dan skandal Fufu Fafa menunjukkan betapa rentannya posisinya saat ini. Dampak dari keputusan tersebut tidak hanya berimbas pada dirinya, tetapi juga keluarga dan kekuasaan politik yang telah ia bangun selama ini. Jika Jokowi tidak segera mengatasi permasalahan ini, maka ia berpotensi kehilangan lebih dari sekadar kursi kepresidenan, tetapi juga menghadapi risiko hukum yang mungkin menghantui dirinya di masa mendatang.
