Jakarta, Fusilatnews. – Buruh Kembali bertekad untuk menggelar aksi demo serentak diberbagai daerah, untuk menentang Perppu No.2/22. Di Jakarta akan difokuskan di Istana Merdeka pada Sabtu (14/1/2023). Demo tersebut dalam rangka menolak isi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Ada 9 poin yang ditolak kalangan buruh yaitu terkait dengan permasalahan upah minimum, outsourcing (alih daya), pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan. “Selain di Istana, secara serempak aksi juga akan dilakukan di berbagai kota industri,” ujarnya Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dari keterangan tertulisnya, Jumat (13/1/2023).
Sementera Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada kesempatan terpisah mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menyejahterakan semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hal itu disampaikan Menaker saat menggelar silaturahmi dengan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Rumah Dinas Menaker, Jakarta, Jumat (6/1/2023). “Karena dengan adanya keberlangsungan usaha maka akan tercipta keberlangsungan bekerja. Dua-duanya saling mendukung,” ujarnya dikutip melalui siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (6/1/2023).
Aksi unjuk rasa besok tersebut dikatan sebagai awal. Iqbal mengatakan akan terus menggelar aksi unjuk rasa lanjutan untuk menolak isi Perppu Cipta Kerja. Apalagi pemerintah belum bergeming untuk melakukan revisi terhadap isi Perppu tersebut. Sementara DPR cenderung untuk menerima isi Perppu Cipta Kerja, sehingga tidak ada pilihan lain bagi buruh kecuali melakukan unjuk rasa. Setelah melakukan aksi di Istana Negara, ribuan buruh akan bergerak ke Sport Mall Kelapa Gading untuk menghadiri Deklarasi Daerah Juang sekaligus pembukaan Rakernas I Partai Buruh. Dalam kesempatan ini, beragam isu akan disuarakan. Antara lain menolak isi Perppu Cipta Kerja, menolak UU KUHP, menolak UU PPSK khususnya pasal yang terkait dengan jaminan hari tua, dan mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadly Harahap berjanji pihaknya akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh saat menggelar demo. “Jadi itu kita lihat (dengar) aspirasinya seperti apa. Penolakan Perppu Cipta Kerja atau penerimaan Perppu itu kan menjadi suatu hal yang enggak bisa kita nafikan. Jadi kita enggak usah terlalu resistenlah dengan demo. Saluran-saluran untuk bicara soal komunikasi informasi bisa dilakukan lewat mana saja,” ujar Chairul di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Hal yang tak kalah penting adalah pemerintah mengusut tuntas para pelanggar HAM yang direkomendasikan Komnas HAM. “Terlebih Presiden Jokowi sudah mengakui adanya pelanggaran HAM, seperti pelangaran HAM di 1965, saat reformasi, dan pelanggaran di berbagai daerah,” kata Iqbal. Setelah rangkaian acara Deklarasi Darah Juang dan Pembukaan Rakernas, Partai Buruh akan menggelar Rakernas yang dihelat 15-17 Januari. Di dalam Rakernas ini, Partai Buruh akan menentukan Capres dan Cawapres yang akan didukung oleh Partai Buruh. “Kami juga akan mengkaji kemungkinan untuk menggugat presidential threshold, sehingga partai politik yang saat ini memiliki kursi di parlemen dan partai baru memiliki hak yang sama untuk bisa mendukung calon presiden,” pungkasnya.
