Fusilatnews – Ketika banjir bandang menerjang Sumatera, air bah bukan hanya membawa lumpur dan batang-batang kayu hanyut, tetapi juga membawa arus kritik yang semakin deras terhadap mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Di tengah kepanikan warga, muncul sebuah pernyataan satir yang menggelitik—bahwa “taubat nasuha” diperlukan, seolah kiamat sudah terjadi. Tetapi satire, sebagaimana sering terjadi, hanyalah pembungkus halus dari pesan yang jauh lebih tajam: permohonan untuk mengundurkan diri.
Ungkapan Cak Imin yang meminta para pejabat seperti Bahlil dan Raja Juli bertaubat tentu bukan dimaksudkan sebagai seruan spiritual semata. Dalam dunia politik, “taubat” kerap menjadi metafora elegan untuk langkah yang jauh lebih konkret: menyadari kesalahan, mengakui kegagalan, dan memberikan ruang bagi pemulihan dengan cara mundur dari jabatan. Sebab pada titik tertentu, pengunduran diri adalah bentuk tanggung jawab tertinggi.
Bencana alam memang tak bisa sepenuhnya dibebankan pada satu atau dua orang, tetapi kebijakan, perizinan, pengawasan, dan tata kelola lingkungan adalah tangan-tangan manusia yang menentukan seberapa besar dampak bencana itu menghantam rakyat. Ketika kerusakan lingkungan terus dibiarkan atas nama investasi; ketika bukit-bukit digunduli; ketika aliran sungai berubah demi proyek yang tak jelas urgensinya—maka bencana bukan lagi “musibah”, tetapi konsekuensi.
Di sinilah satire itu menemukan kekuatannya. Ia tidak berteriak, tidak menuduh secara vulgar. Ia tersenyum sinis sambil mengarahkan jari pada akar masalah. Bahwa seruan “taubat nasuha” itu sesungguhnya kode keras: sudah saatnya memberikan jalan bagi yang lebih mampu menjaga bumi dan warganya. Sebab kiamat paling nyata bagi rakyat bukanlah gambaran eskatologis, melainkan rumah yang hancur, ladang yang hilang, dan masa depan yang terendam banjir.
Satire dalam gambar itu bukan sekadar humor gelap, tetapi refleksi. Sebuah ajakan halus—namun menusuk—kepada para pemegang kekuasaan untuk melihat kembali jejak langkahnya. Bila kekuasaan menjadi sumber kerusakan, maka mundur adalah ibadah. Bila kebijakan melahirkan bencana, maka taubat terbaik adalah menyerahkan tongkat estafet.
Dalam negara yang sedang digulung berbagai krisis, kita tak butuh pemimpin yang sibuk membenarkan diri. Kita butuh mereka yang berani mengatakan: “Saya bertanggung jawab, dan saya mundur.”
Banjir bisa surut. Tetapi kesadaran politik hanya tumbuh ketika kata “taubat” tidak lagi dipahami sebagai doa yang kosong, melainkan keputusan moral untuk berhenti menambah kerusakan.
