Oleh: Redaksi Fusilatnews
Di tengah terik politik nasional yang belum benar-benar reda pasca Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampak berdiri di persimpangan jalan. Partai tua yang pernah menjadi rumah besar politik umat Islam ini, sekali lagi, akan menggelar Muktamar. Agendanya penting: memilih ketua umum definitif dan menyelamatkan PPP dari jalan sunyi elektoral yang semakin gelap.
Sejak Pemilu 2019, PPP terseok. Perolehan suaranya terus menyusut, bahkan nyaris tak lolos ambang batas parlemen pada 2024. Keadaan ini menggambarkan ironi: partai dengan sejarah panjang dan basis ideologis keislaman justru kehilangan daya magnet politik di mata pemilih muda Muslim. Maka, Muktamar yang dijadwalkan sekitar Agustus 2025, setelah Iduladha dan pilkada ulang, bukan sekadar seremoni internal—tapi momentum hidup-mati.
Yang menarik, menjelang Muktamar, dinamika bursa calon ketua umum tak lagi berkutat di lingkaran elite internal. Justru, nama-nama dari luar partai mulai mengemuka. Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, misalnya, disebut-sebut masuk radar. Dudung bukan kader PPP, tapi kepemimpinannya di TNI dan kedekatannya dengan sebagian kalangan Nahdliyin membuatnya diperhitungkan. Selain Dudung, ada juga Gus Ipul (Menteri Sosial), Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dan Agus Suparmanto (eks Menteri Perdagangan). Semuanya tokoh publik dengan daya tawar tinggi, namun juga membawa risiko: PPP bisa saja kehilangan identitas jika terlalu tergantung pada figur luar.
Di sisi lain, tokoh-tokoh internal tak kalah ramai. Muhammad Mardiono yang kini menjabat Plt Ketua Umum, tampak ingin melanjutkan tampuk kendali. Tapi dia bukan satu-satunya. Ada Romahurmuziy, meski bayang-bayang kasus korupsi di masa lalu masih membayanginya. Nama Sandiaga Uno juga disebut-sebut—meski masih harus dibuktikan apakah ia benar-benar akan turun gelanggang atau sekadar menjadi magnet wacana. Selain itu, tokoh seperti Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, dan Suharso Monoarfa turut diperhitungkan.
Namun PPP harus belajar dari kesalahan masa lalu: terlalu lama bersandar pada status quo dan elite yang itu-itu saja. Politik dinasti, patronase, dan pertimbangan “kader senior” sering kali membuat partai ini stagnan. Tidak cukup hanya mengganti ketua umum—PPP membutuhkan arah baru yang jelas, relevan, dan progresif.
Kritiknya tajam dan sederhana: PPP gagal memproduksi gagasan. Dalam ruang publik, partai ini lebih banyak diam dibanding berpendapat. Ia tak terlihat dalam isu-isu kebangsaan besar—baik dalam soal keadilan sosial, pemberantasan korupsi, maupun posisi politik luar negeri. PPP seperti kehilangan identitas antara nasionalisme Islam dan politik kompromi. Maka, siapa pun yang terpilih nanti, harus membongkar ulang rumah PPP dari fondasinya.
PPP juga harus menjawab satu pertanyaan penting: siapa pemilih mereka hari ini? Dalam lanskap politik pasca-2024, suara Islam terpecah. PKB tampil lebih progresif. PKS tampil konsisten dan militan. PPP? Nyaris tak terdengar. Jika tidak segera memetakan ulang basis pemilih dan menyusun strategi komunikasi politik yang segar, partai ini akan tertinggal.
Tentu tidak semua kabar buruk. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, PPP masih memiliki struktur akar rumput yang cukup kuat. Tapi mesin politik tanpa bahan bakar ide akan macet. Momentum Muktamar ini harus dimanfaatkan untuk melakukan tiga hal: konsolidasi ideologi, regenerasi kepemimpinan, dan rekonstruksi arah politik.
Muktamar Agustus nanti bukan hanya tentang siapa yang terpilih, melainkan bagaimana PPP menyusun jalan pulang menuju rumah kepercayaan rakyat. Jika salah memilih arah, partai ini akan terus meredup dan akhirnya tinggal nama dalam sejarah.
PPP sedang diuji. Apakah akan tetap menjadi partai kecil yang setia pada nostalgia, atau bangkit sebagai kekuatan Islam moderat yang relevan di masa depan?
Waktu akan menjawabnya. Tapi pilihan ada di tangan para muktamirin.
