Menurut Ali upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. “Pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen,”
Jakarta – Fusilatnews – Tranparency International (TI) melaporkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 dengan skor 34. angka indeks Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 masih tetap dan tak beranjak di angka skor 34 atau stagnan dengan raihan tahun lalu.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 sama dengan 2022 yaitu 34/100 menempatkan Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.
Stagnasi skor CPI 2023 memperlihatkan penegakkan hukum yang diharapkan tajam terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat, bahkan memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi menjadi cambuk. dalam upaya pemberantasan korupsi
Menurut Ali upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja.
“Pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu, 31 Januari 2024.
Menurutnya, penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan ataupun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN.
Ali meneaskan komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan dan perspesi positif dari publik sebagai pengguna layanan.
“KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intensif terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menutup celah-celah kerawanan terjadinya korupsi dengan instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP),” ujarnya.
Dengan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pengukuran sekaligus rekomendasi akselerasi pencegahan korupsi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Temuan-temuan pada pengukuran MCP dan SPI bisa menjadi pedoman bagi KPK untuk melakukan akselerasi perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya.
Ali juga menegaskan bahwa tidak mudah karena bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk para pelaku usaha sebagai partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
“Di mana juga harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas,” ucapnya.
Upaya-upaya pencegahan, tentunya tidak mengurangi intensitas upaya penindakan sebagai intrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
“Dengan peta jalan itu, melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita berharap bisa memperbaiki persepsi publik terhadap pemberantadan korupsi di Indonesia di masa mendatang,” kata Ali.
Dari Laporan TII, skor Indeks Persepi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2023 anjlok menjadi 34/100 dari angka 40 di 2019. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, anjloknya skor CPI ini menjadi salah satu pendorong mundurnya demokrasi.
“Pada CPI 2023 yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi,” kata Danang melalui rilis tertulis resmi Selasa malam, (30/1/2024)
Transparansi Internasional adalah gerakan global yang bekerja di lebih dari 100 negara untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi.
Transparansi Internasional fokus pada isu-isu yang memiliki dampak terbesar terhadap kehidupan masyarakat dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang demi kebaikan bersama.
Melalui advokasi, kampanye, dan penelitian TI berupaya mengungkap sistem dan jaringan yang memungkinkan korupsi berkembang, menuntut transparansi dan integritas yang lebih besar di semua bidang kehidupan masyarakat..
