Jakarta – Koalisi yang tidak lazim dalam sistem presidensialisme sulit untuk dihindari oleh partai-partai politik tatkala mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Angka presidential threshold 20 persen perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional yang ditetapkan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan menghasilkan koalisi pragmatis yang cukup ekstrem dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden.
Kecuali PDIP, semua partai politik yang ada di parlemen hasil Pemilu 2019 memerlukan koalisi dari partai-partai lain untuk memperoleh angka 20 persen itu. Kenyataan ini memaksa partai-partai untuk mencari formula dengan koalisi yang tidak lazim.
Sebenarnya, dalam sistem presidensial, koalisi memang sudah tidak lazim lagi digunakan sebagai tolok ukur untuk memperkuat kedudukan presiden. Setelah Amandemen UUD 1945, presiden justru memperoleh kedudukan yang kuat terhadap bayang-bayang kekuasaan legislatif. Dilihat dari karakteristik sistem presidensial, Indonesia menganut sistem presidensialisme murni, di mana basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat, bukan dari parlemen –seperti halnya dalam sistem parlementer, di mana basis kekuasaan perdana menteri ada di parlemen.
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single chief executive) memiliki kedudukan yang cukup kuat. Presiden memiliki menteri-menteri sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas. Presiden juga bukan bagian dari parlemen. Presiden dan parlemen berada dalam posisi yang setara. Presiden baru dapat diberhentikan apabila ada putusan pengadilan.
Pemilihan presiden dan wakil presiden terpisah dengan pemilihan anggota parlemen. Terpisah yang dimaksud bahwa pemilihan anggota parlemen tidak memiliki relasi dengan pemilihan presiden, karena kedua sumber kekuasaan itu tidak dipilih dalam satu paket. Karena itu, penggunaan kata koalisi (tertulis: gabungan partai politik) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu tidak bisa dipahami sebagai koalisi politik pra-pencapresan, tetapi syarat untuk dicalonkan sebagai presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Advertisement
Gabungan partai politik dalam frasa Pasal 6A ayat (2) bukan kewajiban membentuk koalisi, sebab itu sebagai alternatif untuk partai politik yang memiliki kesamaan ideologi, atau kesamaan tujuan politik untuk mengusulkan seorang presiden dan wakil presiden.
Kesalahan konstitusional atas penafsiran pasal tersebut telah menyandera partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas untuk membentuk koalisi politik yang tidak lazim itu. Kenyataan sulitnya membangun koalisi yang ideal terlihat dalam hingar-bingar politik menjelang Pilpres 2024 nanti.
Dilema Politik
Dilema politik bagi partai pengusung calon presiden sudah tampak setelah Partai Nasdem mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Rencana koalisi yang dibangun oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS menemui titik kulminasi yang cukup mengambang bagi publik, khususnya relawan dan simpatisan Anies. Persoalannya sederhana, yaitu mencari calon wakil presiden ideal untuk berpasangan dengan Anies.
Du partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan itu belum menemukan kesepakatan siapa yang akan mendampingi Anies. Partai Nasdem tidak mungkin berjalan sendiri untuk mencalonkan Anies, karena perolehan suara Nasdem tidak memenuhi ambang batas 20 persen tadi. Begitu juga Partai Demokrat, tidak mungkin mengusulkan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Pun PKS membutuhkan teman koalisi itu.
Nasdem setelah memutuskan Anies sebagai capres, untuk menggodok cawapres melibatkan Demokrat dan PKS. Keduanya punya jagoan sebagai pendamping Anies, dan keduanya saling beradu untuk mendapatkan persetujuan Nasdem dan Anies untuk mengamini cawapres usulan mereka. Dalam labirin koalisi ini, partai-partai harus bermanuver. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa koalisi yang dibangun adalah koalisi pragmatis.
Partai-partai menawarkan diri berkoalisi selalu dibarengi dengan tuntutan yang pragmatis ketimbang ideologis. Batalnya rencana deklarasi Bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS pada 10 November lalu tidak luput dari pembicaraan mengenai siapa yang cocok untuk mendampingi Anies dan dari partai mana yang pantas untuk itu. Dengan kata lain “kalau saya bergabung saya dapat apa.”
Kenyataan yang sama juga dialami oleh partai-partai lain. Misalnya Koalisi Indonesia Bersatu yang dipelopori oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Ketiga partai ini justru tidak memiliki arah dan tujuan politik, untuk siapa koalisi itu dibangun. Ketiganya masih menunggu arah angin. Artinya menunggu aba-aba dari Presiden Joko Widodo.
Sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB masih menjajakan dua figur utama partai itu, yakni Prabowo Subianto sebagai Capres dan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres. Keduanya memiliki sikap yang sama dan masing-masing saling mengagumi dengan membangun keakraban politik yang cukup bagus. Namun dalam konteks tertentu keduanya juga masih dalam labirin koalisi. Apakah ini akan bertahan atau tidak sampai pada pencapresan nanti.
PDIP memiliki keistimewaan sendiri untuk ambang batas pencalonan presiden. Sebagai partai pemenang pemilu, tentu PDIP bisa mengusulkan sendiri calon presidennya. Namun PDIP justru masuk dalam dilema politik yang cukup mengambang. Ganjar Pranowo vs Puan Maharani cukup menegang di internal partai Hal ini membuat Megawati Soekarnoputri kesulitan untuk menentukan siapa bakal calon dari partai banteng itu.
Dari semua ketidakpastian politik ini, sekilas terbaca bahwa figur dan partai politik masih dalam dilema untuk menentukan calon yang mereka usung. Kecuali Nasdem yang sudah memantapkan pilihannya mengusung Anies, selain itu masih mencari “arah angin keberuntungan” untuk membangun koalisi politik. Selebihnya menunggu restu Jokowi, dan yang lainnya masih “di persimpangan jalan”.
Kekeliruan Konstitusional
Semua ini menggambarkan betapa rumit dan pragmatisnya penggunaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Juga memperlihatkan tentang karakteristik partai politik di Indonesia. Sebagaimana yang saya kemukakan di awal tulisan ini, presidensialisme tidak harus diperkuat dengan koalisi pra-pencapresan, karena presidensialisme sumber kekuasaannya dari rakyat bukan dari parlemen. Begitu juga Ketika ada keinginan untuk melakukan impeachment terhadap presiden, harus melewati proses berlapis yang berujung pada sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi.
Relasi antara presidensialisme, koalisi politik, dan multipartai bukanlah relasi yang permanen, tetapi relasi sementara yang kapan saja bisa berubah, tergantung kemampuan presiden dalam memainkan perannya sebagai single chief executive.
Menggunakan koalisi pra-pencalonan presiden dengan menetapkan ambang batas adalah kekeliruan konstitusional. Sebab, sistem presidensialisme tidak mengenal koalisi, apalagi koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Meskipun idealnya presidensialisme itu tidak mengenal koalisi, tetapi kita menyadari realitas politik yang plural seperti Indonesia memang memerlukan koalisi itu, namun bukan sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, melainkan sebagai “kaki tangan” presiden di parlemen.
Furqan Jurdi pegiat hukum tata negara
Dikutip detik.com, Senin 05 Desember 2022
