DANANTARA: AKAL-AKALAN ELIT ATAU PENJAJAHAN EKONOMI BARU?

Oleh: Malika Dwi Ana.

Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara—Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara—sebagai sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia melalui UU No. 1/2025. Dengan kuasa penuh atas aset BUMN senilai Rp14.600 triliun (US$980 miliar), Danantara bukan cuma mengelola dividen, tapi seluruh saham, operasi, hingga investasi strategis BUMN seperti BRI, Mandiri, dan PLN. Kementerian BUMN? Kini cuma menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang bertugas bikin regulasi tanpa nyentuh sisi operasional. Skema ini diklaim efisien, menjanjikan ROI 8% dari investasi non-APBN. Tapi, di balik jargon “kepentingan nasional”, bau busuk akal-akalan elit dan risiko penjajahan ekonomi baru makin tercium. Dari mulut harimau Kemen BUMN, aset negara kini dilempar ke sarang buaya Danantara yang penuh tanda tanya.

Struktur Pengurus: Elit Lokal, Penasihat Asing, dan Imunitas

Struktur Danantara bikin geleng-geleng. Dewan Pengarah diisi oleh dua mantan presiden, Jokowi dan SBY, yang katanya untuk “jamin stabilitas nasional”. Tapi ini lebih mirip tameng politik ketimbang jaminan integritas. Sedang di Dewan Pengawas? Erick Thohir (Ketua), Sri Mulyani, Muliaman Hadad, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Meski Kemen BUMN dilucuti, Erick dan SMI masih pegang kendali besar di pengawasan operasional—kuasa lama cuma pindah meja. Yang paling bikin panas: Dewan Penasihat, didominasi figur asing seperti Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra—eks PM Thailand yang baru divonis korupsi 1 tahun (Agustus 2025).

Thaksin, dengan rekam jejak kudeta 2006 dan skandal Shin Corp, direkrut karena “jaringan ASEAN”. Serius? Ini kayak mengundang serigala ke kandang domba. Lebih parah lagi, Danantara punya imunitas parsial: jika terjadi kerugian, pengurus nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Meski DPR bisa minta audit BPK/KPK (revisi UU BUMN, 26/9/2025), laporan tahunan yang katanya “transparan” cuma terasa seperti topeng. Tanpa sanksi tegas, Danantara berpotensi jadi black box raksasa yang telan aset negara tanpa jejak.

Ray Dalio Mundur: Alarm dari Wall Street

Drama terbesar datang dari Ray Dalio, legenda hedge fund Bridgewater (kekayaan US$14 miliar). Direkrut Maret 2025 sebagai penasihat bintang, Dalio tiba-tiba mundur pada Mei, dengan alasan “pribadi”. Pernyataannya di media sosial—“organisasi disetir-setir” dan kurang meritokrasi—bikin investor global curiga. Bhima Yudhistira (Celios) bilang ini sinyal bahaya: tata kelola Danantara terlalu politis, mirip kasus 1MDB Malaysia yang kolaps karena korupsi. Danantara cuma bilang Dalio masih “penasihat informal”, tapi siapa yang percaya? Mundurnya Dalio, yang sekelas George Soros, adalah sirene keras: ada yang busuk di dalam.

Thaksin dan Bayang-Bayang Penjajahan Baru

Masuknya Thaksin Shinawatra ke Dewan Penasihat bikin bulu kuduk berdiri. Tokoh yang diasingkan pasca-kudeta, terlibat skandal penjualan Shin Corp ke Temasek, dan “perang narkoba” berdarah, kini jadi penutup pintu untuk investor asing? Prabowo bilang jasa Thaksin “gratis” dan bawa jaringan. Tapi jaringan macam apa? Bersama Sachs dan Taylor, ini terasa seperti karpet merah untuk modal asing, dengan risiko Indonesia cuma jadi pasar, bukan pemain. Kritik “penjajahan baru” bukan omong kosong: kalau SWF ini lebih melayani kepentingan global ketimbang rakyat, apa bedanya dengan kolonialisme ekonomi?

Rupiah Mulai Ndlosor, BUMN Babak Belur

Pagi ini (26/9/2025, 07:20 WIB), rupiah ambruk ke 16.828 per USD, fluktuasi 0.5% dalam 30 menit—bukan ulah lokal, tapi serangan offshore dari hedge fund global. Mundurnya Dalio, kabar Thaksin, dan ketidakpastian Danantara membuat pasar panik. Rupiah udah lelet sejak Juni (15.900 ke 16.800), ditambah BUMN yang berdarah: Pertamina rugi Rp20 triliun, PLN Rp50 triliun di 2024. Total dividen BUMN cuma Rp80 triliun, jauh dari target Rp90 triliun 2025. Bank Indonesia intervensi, stabilkan di 16.750, tapi sentimen negatif global nggak bohong: investor asing tarik dana US$2 miliar dari obligasi RI.

BUMN, yang udah merana karena PSO (subsidi energi/pangan) dan korupsi, kini diserahkan ke Danantara dengan mekanisme ruwet: inbreng saham tujuh BUMN besar ke holding via PT Bahana. Target ROI 8% kedengeran manis, tapi tanpa tata kelola ketat, ini cuma mimpi. Bandingkan dengan SWF Norwegia (US$1.5 triliun, return 6%/tahun)—mereka sukses karena transparansi dan independensi. Indonesia? Masih sibuk main akal-akalan.

Dari Mulut Harimau ke Mulut Buaya: Jebakan atau Harapan?

Revisi UU BUMN hari ini—BP BUMN jadi regulator, larang rangkap jabatan, audit BPK—kedengeran seperti langkah maju. Tapi, tanpa pengawasan ketat dan sanksi jelas, Danantara cuma bakal jadi monster yang telan aset BUMN tanpa pertanggungjawaban. Mundurnya Ray Dalio, masuknya Thaksin, dan rupiah yang diobok-obok adalah alarm keras: ini bukan cuma soal tata kelola buruk, tapi potensi jebakan ekonomi. Kalau BUMN yang sudah babak belur diserahkan ke skema yang lebih licin, apa iya ini menjadi solusi? Atau cuma akal-akalan elit buat lepas tanggung jawab, sambil membuka pintu untuk “penjajahan baru” berbalut jas dan dasi?

Pemerintah harus buktikan Danantara bukan buaya yang lebih ganas dari harimau Kemen BUMN. Transparansi total, audit independen, dan buang jauh-jauh nama macam Thaksin adalah langkah awal. Jika tidak, rakyat yang akan bayar mahal harganya lagi. Danantara: harapan palsu atau jebakan ekonomi? Waktu yang akan menjawab, tapi untuk saat ini, bau busuknya sudah tercium dari jauh.(MDA)

*Belikwatu, 26092025