Fusilatnews – Kabar mengenai anak-anak di Sulawesi yang keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang sejatinya dirancang untuk memastikan hak anak Indonesia atas gizi layak, kini justru menorehkan ironi: gizi yang diharap menyehatkan malah berujung sakit, bahkan mengancam nyawa.
Persoalan ini semakin runyam setelah anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap dugaan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif. Kata “fiktif” memang diperdebatkan, BGN menolak istilah itu dengan alasan bahwa titik-titik tersebut sekadar belum dibangun. Namun, publik tentu bertanya: bagaimana mungkin sebuah program dengan anggaran triliunan rupiah bisa mencatat ribuan titik yang faktanya tak pernah berwujud di lapangan?
Celah Sistem yang Disalahgunakan
Pernyataan Nurhadi membuka tabir bahwa ada oknum yang memahami detail sistem pendirian SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di BGN. Mereka mendaftarkan titik dapur menggunakan yayasan, mengunci lokasi, lalu memperdagangkannya kepada investor menjelang tenggat 45 hari. Praktik ini bukan hanya mencerminkan lemahnya mekanisme verifikasi, melainkan juga menunjukkan betapa sistem MBG sejak awal rentan dimanipulasi.
Jika benar ada “konglomerasi yayasan” yang menguasai ribuan titik dapur, maka program ini telah diseret jauh dari semangat keadilan sosial. MBG yang mestinya berpihak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu malah menjadi ladang spekulasi segelintir orang.
Hak Anak yang Dikorbankan
Ironi paling pahit dari kekacauan ini adalah nasib anak-anak. Mereka menjadi korban dua kali: pertama, ketika dapur yang dijanjikan tak pernah hadir; kedua, ketika dapur yang beroperasi pun tak sepenuhnya aman, terbukti dengan kasus keracunan di Sulawesi. Jika program ini benar-benar untuk pemenuhan gizi, bagaimana mungkin aspek standar keamanan pangan dan kualitas distribusi bisa diabaikan?
Kegagalan pengawasan bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut hak konstitusional anak-anak. Negara seharusnya hadir untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat, bukan justru menyerahkan mereka pada risiko praktik percaloan dan penyalahgunaan dana publik.
Retorika vs Realita
BGN mencoba meredam dengan menyebut tuduhan 5.000 dapur fiktif itu hanya salah tafsir: “bukan fiktif, hanya belum dibangun.” Akan tetapi, retorika semacam ini tidak cukup menjawab kegelisahan publik. Jika sudah tercatat, maka publik berhak menuntut kejelasan kapan titik-titik itu benar-benar akan diwujudkan. Transparansi mutlak diperlukan, bukan sekadar bantahan.
Pernyataan defensif tanpa data rinci hanya memperkuat kesan bahwa ada yang ditutupi. Apalagi, dalam laporan resmi, sudah ada ribuan dapur beroperasi dengan serapan anggaran miliaran. Jika pengelolaan begitu longgar, bagaimana publik bisa percaya tidak ada kebocoran dalam alokasi yang lebih besar?
Saatnya Audit Menyeluruh
Kasus MBG harus dijadikan cermin: program populis dengan label “gratis” sering kali lebih mengutamakan angka dan klaim capaian dibandingkan kualitas dan integritas. Di tengah triliunan rupiah uang rakyat yang digelontorkan, kita berhadapan dengan fenomena klasik: proyek mercusuar yang rapuh di pondasinya.
Yang mendesak saat ini bukan hanya klarifikasi, melainkan audit menyeluruh oleh lembaga independen. Audit itu harus menjawab dua hal:
- Benarkah ada ribuan dapur fiktif atau titik mangkrak yang diperdagangkan?
- Bagaimana mekanisme keamanan pangan dijalankan sehingga anak-anak bisa terhindar dari keracunan serupa?
Penutup
Program MBG seharusnya menjadi simbol komitmen negara pada pemenuhan gizi anak bangsa. Namun, jika dibiarkan tanpa perbaikan, ia hanya akan menjadi catatan kelam baru tentang salah kelola anggaran dan pengabaian hak rakyat kecil.
Kasus ini bukan sekadar tentang dapur yang tidak berdiri, melainkan tentang masa depan generasi Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Pemerintah tidak boleh lagi bermain kata-kata. Anak-anak butuh gizi, bukan janji.
