Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena posisinya strategis, setiap perjalanan kerja presiden tidak pernah sekadar perpindahan seorang pejabat dari satu kota ke kota lain. Ia bergerak bersama negara. Di belakang satu kunjungan presiden terdapat rangkaian panjang pengamanan, koordinasi lintas lembaga, penyiapan infrastruktur, mobilisasi aparat, hingga penghentian sementara aktivitas publik demi protokol keamanan.
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kebumen pada Mei 2026 menjadi gambaran kecil mengenai besarnya biaya negara untuk memastikan satu agenda berlangsung aman. Sedikitnya 356 personel Polres Kebumen diterjunkan, belum termasuk unsur TNI, aparat pendukung, personel dari wilayah lain, serta perangkat pemerintahan daerah yang turut dilibatkan. Pengamanan dilakukan berlapis, dari pengamanan lokasi hingga pengamanan jalur dan kegiatan pendukung.
Yang terlihat publik hanyalah presiden datang, meninjau lokasi, lalu pulang. Namun yang tidak terlihat adalah mesin negara yang bekerja di belakangnya.
Masalahnya bukan pada pengamanan. Tidak ada negara yang menempatkan keselamatan presiden sebagai hal sepele. Amerika Serikat bahkan menutup jalan-jalan utama saat presiden bergerak. Negara-negara lain melakukan hal serupa. Persoalannya muncul ketika ongkos besar itu tidak menghasilkan manfaat yang setara bagi rakyat.
Jika satu kunjungan kerja melibatkan ratusan personel, biaya operasional, kendaraan, logistik, koordinasi, dan penggunaan sumber daya negara, maka publik tentu berhak mengajukan pertanyaan sederhana: seberapa besar hasil yang kembali kepada masyarakat?
Pertanyaan itu menjadi lebih penting ketika kunjungan kerja presiden berkaitan dengan proyek-proyek strategis yang kemudian dipersoalkan efektivitasnya.
Program food estate misalnya. Ide dasarnya sangat menarik: menciptakan lumbung pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai kritik muncul. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan berbagai persoalan terkait perencanaan, penggunaan data, hingga implementasi proyek yang dianggap tidak sesuai ketentuan.
Jika proyek dengan anggaran besar itu tidak menghasilkan produktivitas yang sepadan, maka yang hilang bukan hanya uang negara. Yang ikut hilang adalah energi birokrasi, waktu, sumber daya manusia, serta berbagai biaya pendukung yang menyertainya.
Negara sesungguhnya tidak pernah membayar proyek hanya pada angka APBN yang tertulis.
Di balik setiap proyek terdapat “biaya tak terlihat”: rapat yang tak terhitung, perjalanan dinas, kunjungan lapangan, pengamanan, tenaga administrasi, hingga aparat yang dikerahkan.
Biaya semacam ini sering luput dari perhatian publik.
Hal yang sama dapat menjadi pertanyaan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas gizi dan menyiapkan generasi yang lebih sehat. Pemerintah mengalokasikan anggaran awal puluhan triliun rupiah untuk program tersebut.
Namun sejumlah akademisi dan pengamat mengingatkan bahwa program berskala sangat besar memiliki risiko pembengkakan biaya dan berpotensi menekan sektor lain bila implementasinya tidak efisien.
Persoalannya bukan apakah program itu baik atau buruk. Persoalannya adalah apakah hasilnya sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan negara.
Karena jika sebuah program raksasa ternyata gagal mencapai sasaran, maka kerugiannya bukan hanya triliunan rupiah. Kerugiannya juga berupa hilangnya kesempatan.
Ekonom menyebutnya opportunity cost atau biaya kesempatan.
Setiap Rp100 triliun yang gagal dimanfaatkan secara efektif sesungguhnya adalah sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang tidak berdiri, bendungan yang tidak selesai, atau petani yang tidak memperoleh dukungan.
Di titik ini, kita perlu memandang kerja presiden secara lebih luas.
Ongkos presiden bukan hanya pengamanan VVIP. Bukan hanya pesawat kepresidenan atau iring-iringan kendaraan. Ongkos terbesar seorang presiden sesungguhnya adalah ketika negara menggerakkan seluruh mesin birokrasi untuk sebuah keputusan.
Ketika keputusan itu tepat, negara mendapatkan manfaat besar.
Tetapi ketika keputusan itu keliru, negara tidak hanya kehilangan uang.
Negara kehilangan waktu.
Dan waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diutang, tidak bisa dicetak, dan tidak bisa dikembalikan.
Karena itu, ukuran keberhasilan presiden tidak semestinya berhenti pada berapa banyak kunjungan kerja dilakukan, berapa proyek diresmikan, atau berapa kali kamera merekam aktivitas di lapangan.
Pertanyaan sesungguhnya jauh lebih sederhana:
Setelah seluruh biaya besar itu dikeluarkan, apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih baik?
Sebab pada akhirnya, yang membayar seluruh ongkos kerja presiden bukanlah negara.
Yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak mereka.
