Fusilatnews – Menarik mengikuti World Economic Forum 2026 yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Kita tahu, pembicaraan, debat, dan pernyataan para pemimpin dunia didominasi oleh persengketaan dan ketegangan global. Isu-isu yang berpotensi mengguncang stabilitas dan tatanan dunia menjadi agenda utama: perang berkepanjangan, krisis ekonomi, polarisasi politik, serta runtuhnya kepercayaan pada institusi demokrasi.
Dalam suasana itu, pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdengar seperti refleksi seorang negarawan yang memahami rapuhnya peradaban. Ia berharap forum Davos tidak sekadar menjadi panggung elite global, tetapi ruang untuk merawat kewarasan kolektif dunia. Semoga forum yang mempertemukan para pengambil keputusan ini tidak hanya memotret persoalan, melainkan melahirkan arah baru bagi perdamaian dan keadilan global.
Pikiran SBY di Davos adalah gambaran pemimpin yang telah melewati masa kekuasaan dan kini berbicara dengan kejernihan jarak sejarah. Ia paham: kekuasaan selalu sementara, tetapi dampaknya bisa abadi.
Di tanah air, kegelisahan lain tumbuh. Bukan lagi kegelisahan seorang presiden yang hendak turun, melainkan kegelisahan seorang mantan presiden yang telah 1,5 tahun meninggalkan singgasana kekuasaan, namun masih berada dalam pusaran kontroversi.
Polemik mengenai keabsahan ijazah, tudingan nepotisme dalam pembentukan dinasti politik, hingga wacana risiko hukum pasca-kekuasaan, terus berputar dalam ruang publik. Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut, satu hal nyata: bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya reda.
Inilah paradoks pasca-kekuasaan. Saat jabatan telah dilepas, yang tersisa adalah penilaian publik dan kerja sunyi sejarah. Kekuasaan bisa berakhir melalui konstitusi, tetapi legitimasi moral diuji jauh setelahnya.
SBY pernah melewati fase itu. Ia tahu, setelah istana ditinggalkan, seorang pemimpin tidak lagi diadili oleh aparat negara, tetapi oleh ingatan rakyat. Mungkin karena itulah suaranya di Davos terasa matang: dunia membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya kuat, tetapi juga berakar pada etika.
Sementara itu, Jokowi menghadapi babak pasca-kekuasaan dengan sorotan yang belum mereda. Ia telah membangun banyak hal, namun juga meninggalkan perdebatan yang belum tuntas. Dalam politik, warisan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga keadilan, keteladanan, dan kejelasan pertanggungjawaban.
Jika Davos adalah cermin kegelisahan dunia, maka polemik pasca-kekuasaan adalah cermin kegelisahan seorang mantan penguasa di hadapan sejarah. Dua panggung berbeda, satu pesan sama: kekuasaan berakhir, tetapi jejaknya tetap hidup.
Dan pada akhirnya, sejarah selalu menulis dengan tinta yang jujur — lebih jujur dari propaganda, lebih panjang dari masa jabatan.
