Jakarta-Fusilatnews.— Tak bisa dihindari Paslon no. 1 dan no 3, dalam mengawali paparan program-program kedepan, dengan ilustasi apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan Jokowi, yang harus dikoreksi; Pelanggaran HAM, Penegakan Hukum, dan Korupsi. Hal ini, yang tidak dilakukan oleh Paslon no. 2, yang justru sebaliknya memuji-muji program kerja Pemerintahan Jokowi, pada acara debat pertama semalam..
Seiring dengan situasi yang agak memanas dalam panggung perdebatan tersebut, diluar sana komnentator dari Nasdem, Habiburahman menepisnya. Ia menegaskan, jika pihak tertentu ingin berpendapat, seharusnya dibarengi dengan bukti yang kuat. Menurutnya gaya berpolitik yang hanya ingin mendongkrak elektoral salah satu pasangan capres-cawapres dengan tuduhan negatif harusnya dihentikan.
Kekesalan Prabowo Subianto yang kesulitan dapat membangun jawaban atas dasar fakta, terungkap apada ucapan “terserah pada pemilih tanggal 14 Februari yang akan dating. Kalau rakyat tidak suka jangan memilih Prabowo Gibran”, teriaknya.
Tetapi pernyaraan Ganjar diluar acara debat, mengatakan “biarlar masyarakat yang dapat menilai sendiri”, ujarnya.
“Kita harus mengedukasi masyarakat, kalau kita menuduh seseorang kita harus punya buktinya. Tapi kalau memang tidak terbukti ya jangan menunduh seseorang. Hanya dilakukan demi hitung-hitungan elektoral. Kami pikir, pada intinya ke depan kita sudahi gaya berpolitik seperti itu. Gaya berpolitik yang hanya karena kalkulator elektoral,” ujar Habiburokhman.
Pertanyaan menohok dari Ganjar Pranowo kepada Prabowo soal keputusan MK, termasuk juga yang diungkap Anis Baswedan, Prabowo hanya menyandarkan atas dasar tim penasehat hukukmnya, bahwa tidak ada masalah. Walaupun Anies Baswedan mengungkap ada pelanggaran etika yang jelas. Tetapi itu sudah diselesaikanm kata Prabowo.
Lebih lanjut Habiburohman mengatakan, apa yang telah dibangun dan dikerjakan oleh Jokowi nyatanya sangat jauh dari yang dinarasikan oleh beberapa pihak. Jokowi, diklaimnya, tidak sedang berupaya menggunakan seluruh aparat negara untuk membangun ‘kerajaan’ seperti Presiden Soeharto.
“Kalau di-framing bahwa Pak Jokowi menggunakan kekusaan untuk kepentingannya, lalu bersikap otoriter, itu jauh sekali gitu loh,” ucapnya
