Bandung – FusilatNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menghadapi tantangan besar dalam menangani ratusan ribu ijazah siswa SMA, SMK, dan SLB swasta yang masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan. Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar harus menyediakan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menebus ijazah yang belum diambil oleh para siswa.
Permasalahan ini terungkap saat Dedi berdiskusi dengan staf Pemprov Jabar mengenai jumlah ijazah yang masih ditahan. Ia mempertanyakan jumlah pasti ijazah yang harus ditebus oleh pemerintah daerah agar para siswa dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja tanpa hambatan administratif.
“Berapa jumlah ijazah yang belum ditebus di wilayah Jawa Barat? Sudah diambil, bisa jadi diberikan ke yayasan, tetapi mereka tidak membayar. Itu berapa?” ujar Dedi dalam unggahan di laman media sosial resminya pada Kamis (20/2/2025).
Menurut data yang ia peroleh dari stafnya, jumlah ijazah siswa yang masih tertahan mencapai 335.109 siswa. Untuk menebus seluruh ijazah tersebut, Pemprov Jabar harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.
Seleksi Ketat bagi Penerima Bantuan
Dedi menegaskan bahwa upaya penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Ia mengkritisi kemungkinan adanya yayasan sekolah swasta yang tidak bertanggung jawab tetapi justru mendapat bantuan besar dari pemerintah.
“Kita harus pastikan bahwa yayasan yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dengan baik. Jangan sampai yang bermasalah malah mendapatkan dana lebih besar,” ujarnya.
Dedi juga menginstruksikan agar dilakukan verifikasi terhadap siswa yang belum menebus ijazah. Ia ingin memastikan bahwa bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu, bukan kepada mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial tetapi enggan membayar.
“Nanti diverifikasi, jangan sampai dia kaya, punya lima motor, emas tiga kilo, tapi nebus ijazah saja tidak mau,” tegasnya.
Dedi mengakui bahwa permasalahan ini bukan hanya terkait dengan faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku. Ia menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk mengubah pola pikir orang tua yang mampu tetapi enggan membayar biaya pendidikan anaknya.
“Ada masalah ketidakmampuan membayar, tetapi ada juga masalah perilaku. Ini yang harus diubah,” katanya.
Langkah Pemprov Jabar
Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan menyusun mekanisme pembiayaan dan verifikasi bagi siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Program ini diharapkan dapat membantu ratusan ribu siswa mendapatkan ijazah mereka sehingga bisa melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja tanpa hambatan administratif.
Dedi menegaskan bahwa penyelesaian masalah penahanan ijazah ini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakannya ke depan. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan administrasi dan ketidakmampuan finansial.
