Di satu sisi panggung pemikiran, Radhar Tribaskoro berdiri tegak dengan bendera kewaspadaan sipil. Di sisi lain, Profesor Daniel Mohammad Rosyid menulis dengan penuh kegelisahan intelektual, mencoba menegaskan bahwa sistem demokrasi elektoral yang kita anut—lahir dari rahim reformasi 1998—telah menemui jalan buntu.
Dua tokoh ini, meski berbeda ranah disiplin dan gaya tutur, bertemu di satu titik krusial: keresahan terhadap nasib republik. Tapi di situlah kesamaan mereka berhenti, karena jalan keluar yang mereka bayangkan berbeda bagai siang dan malam.
Radhar menyoroti bahaya otoritarianisme baru yang menjelma dalam kemasan demokrasi prosedural. Jokowi, dalam narasinya, adalah simbol dari cacat struktur politik yang tak lagi berpihak pada rakyat. Bukan karena rakyat memilih, melainkan karena sistem tak mampu menjamin agar pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan rekayasa. Radhar, dalam banyak tulisannya, justru mempertahankan demokrasi langsung sebagai ruang vital rakyat untuk tetap punya suara, betapapun lirihnya suara itu di tengah gelombang modal dan propaganda.
Sebaliknya, Profesor Rosyid, lewat tulisan terkininya, justru mengusulkan hal yang lebih ekstrem: mencabut hak rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Menurutnya, kita telah gagal dalam membangun sistem meritokrasi. Demokrasi, dalam tafsirnya, hanya menghasilkan pemimpin populer tapi bukan negarawan.
Tesisnya mengundang banyak perdebatan, tapi juga membuka kotak Pandora. Sebab, jika kita mengikuti logika itu, bukankah semua bentuk kesalahan bisa dijadikan alasan untuk menarik hak rakyat? Dan jika kekuasaan bisa diatur ulang lewat MPR, siapa yang menjamin bahwa para elite di Senayan lebih bijak dari jutaan rakyat biasa?
Perdebatan ini bukan sekadar soal prosedur elektoral. Ini adalah refleksi dari trauma bangsa yang belum sembuh: antara keinginan untuk tertib dan hasrat untuk merdeka. Demokrasi memang berisik. Ia membiarkan orang-orang seperti Jokowi atau siapapun yang lihai memainkan sentimen publik naik ke tampuk kuasa. Tapi demokrasi juga membuka pintu koreksi. Bukan pada pemilu berikutnya, melainkan di ruang publik yang hidup.
Yang sering luput dari kedua posisi ini adalah satu hal mendasar: kita terlalu sibuk menilai sistem, tapi lupa membangun etika publik. Demokrasi bukan hanya cara memilih pemimpin, tapi juga bagaimana warga belajar menjadi manusia politik: berpendapat, berbeda, mendengar, dan menahan diri.
Sebab itu, jalan yang ditawarkan Profesor Rosyid, betapapun rasional secara teoritik, berbahaya secara historis. Kita pernah ke sana. Kita tahu rasanya ketika presiden hanya dipilih oleh 700-an orang dalam satu gedung, dan rakyat cukup menonton di televisi. Kita tahu pula betapa korupnya politik tanpa pengawasan publik.
Sementara Radhar, meski setia pada ide demokrasi, tak menutup mata pada kecacatannya. Ia tahu sistem ini telah disusupi oligarki. Tapi solusinya bukan menghapus suara rakyat, melainkan memperkuat nalar rakyat. Ia menulis bukan untuk menyudahi sistem, tapi untuk menggugatnya dari dalam.
Di antara dua posisi inilah saya berdiri—di tengah jalan retak demokrasi, dengan cermin yang tak lagi jernih. Kita boleh frustrasi, kita boleh mengkritik, tapi jangan tergoda untuk mengulang sejarah dengan bingkai yang sama.
Sebab demokrasi memang bukan sistem sempurna. Tapi seperti kata Winston Churchill: It is the worst form of government, except for all the others that have been tried.
