Oleh Prihandoyo Kuswanto-Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila.
Pemilu kali ini dilaksanakan serentak ada pilpres ,pileg ,dan pemilihan DPD. Tentu saat itu ketika kita masuk bilik suara kita akan memilih ,Capres ,DPD, DPR RI Pusat,DPR Daerah Propinsi,dan DPR Kota atau Kabupaten detik itu juga bareng kita pilih .
Sebagian besar dengan banyak nya lembar kertas suara dan begitu banyak nama tidak ada foto nya ya yang terjadi kita asal saja memilih bahkan kemungkinan salah pilih bisa terjadi .
Kalau model pemilu dilaksanakan serentak seperti itu mengapa hanya pilpres yang dituduh curang ? Apa lagi curang tersebut di stikma TSM (Terencana ,Sistematis dan Masif .)
Dan aneh nya lagi persoalan pemilu ini akan di bahwa ke DPR untuk di Angket kan.)
Jika angket itu yang menjadi materi angket adalah pemilu maka yang harus menjadi materi penyelidikan harus nya bukan hanya pilpres tetapi juga pileg dan pil DPD ,kalau benar angket itu terlaksana, bagaimana mungkin partai politik yang sudah mendulang suara terbanyak itu juga di angket dengan tuduhan TSM ? Apa mau PDIP yang memperoleh suara tertinggi di angket dengan tuduhan TSM ?
Kan tidak masuk akal jika tuduhan Curang TSM itu hanya ditembakan pada pilpres tetapi tidak dituduhkan pada pileg dan pil DPD ? Padahal pencoblosan nya di lakukan ditempat yang sama ,dalam waktu yang sama dan oleh orang yang sama .Kemudian mengapa hanya pilpres yang dituduh curang dengan stikma dan TSM ?
Sebagai rakyat pemilu ini ternyata bukan pesta demokrasi bukan demokrasi untuk rakyat dan oleh rakyat ,tetapi rakyat untuk demokrasi.
Demokrasi mbelgedes kata sahabat saya Prof Daneil M Rosyid ,saya setuju dengan pernyataan tersebut sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya terjadi salah pilih tetapi juga memilih pemimpin seperti diundi banyak banyakan suara dan kalah menang ,kuat kuatan jauh dari nilai nilai Pancasila .
Sekarang bisa kita saksikan bagi yang kalah pilpres dengan berbagai stikma curang ,bukan hanya ingin melengserkan Presiden Jokowidodo tetapi juga ingin membatalkan pemenang pilpres Prabowo Gibran
Kita telah masuk dalam demokrasi Free Figth Liberalisme ,pertarungan ini tidak ada lagi penghargaan pada rakyat yang sudah memberikan suara di bilik- bilik suara di TPS kedaulatan rakyat sudah pindah kepada para elit politik dan DPR
Bahkan para aktivis yang tidak pernah diberi mandat oleh Rakyat ,dalam pergerakan nya selalu mengatasnamakan rakyat ,kita bisa melihat bagaimana Eep Syaifulloh Fatah dengan model merajuk akan menangis dengan melihat ketidak beresan pemerintahan Jokowi ,padahal Eep Syaifulloh Fatah ini yang dulu ikut mengusung Presuden Jokowi ketampuk kekuasaan nya .
jika angket jadi dilaksanakan suara rakyat diangket oleh wakil rakyat drama baru dan lucu tidak ada lagi kedaulatan rakyat ,suara rakyat hanya di jadikan permainan oleh para politisi dan elit ,suara rakyat yang sudah melakukan pemilihan tidak diakui atas nama para pembajak demokrasi itu kedaulatan rakyat hanya sebuah permainan politik yang kedaulatan rakyat itu bisa dipindah pindah tergantung kepentingan para politikus dan para aktivis .
Padahal para elit politik ini bukan ecek -ecek mereka ada yang Profesor Tata Negara ada yang doktor banyak ada akhli tatanegara juga ,pokok nya ilmu nya sundul langit di negeri ini .
Jadi demokrasi “mbelgedes”ini bukan hanya membuat rakyat salah pilih tetapi demokrasi tanpa kedaulatan rakyat .
Para elite politik dan para pakar tata negara ketika keinginan nya kalah tidak kesampaian dalam pemilu maka TSM itu menjadi stikma untuk menganulir kedaulatan rakyat .Apapun tuduhan curang didalam pemilu yang sudah dilaksanakan dengan anggaran puluhan triliun seakan menjadi muspro ,tidak ada lagi penghargaan terhadap kedaulatan rakyat .
Padahal pada konstitusi kita yang masih berlaku dimana perintah dialenea ke IV itu sangat jelas di Sila ke 4. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Dan juga didalam pokok pikiran ke 3 pembukaan UUD 1945.
Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Jadi kalau kita mau melakukan angket sudah jelas Kepala negara dan semua nya telah melanggar konstitusi dan ukuran nya jelas yang dilanggar juga jelas bukan soal kecurangan TSM itu urusan nya ke Bawaslu dan MK . Tetapi kalau kita ingin membawah persoalan pemilu ini ke hak angket DPR maka pelanggaran konstitusi lah dasar angket nya ?
Presiden ,DPR,DPD itu disumpah .dibawah kitab suci :
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,”
Jadi Presiden ,MPR,DPR,DPD.melanggar sumpah jabatan tidak menjalankan UUD tidak menjalankan konstitusi padahal pembukaan UUD 1945 itu bagian dari konstitusi .
Pelanggaran sumpah jabatan ini adalah pelanggaran berat yang bisa melengserkan Presiden.
Pertarungan politik yang sangat menguras energi dan dengan model Free Fight Liberalisme dengan menghalalkan segala cara telah merontokan moral anak bangsa dimedia masa agitasi hoax menjadi sarapan para pemuja paslon belum lagi menjadi sangat militan yang menghancurkan persaudaraan ,persahabatan ,kebersamaan ,persatuan semua digilas oleh Free Fight Liberalisme ,yang pandai ngomong akan terus ngomong seakan benar sendiri .
Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini dengan melalui jalan angket pelanggaran konstitusi.
Dan harus segera di bentuk tim kajian pelanggaran konstitusi untuk menegakkan kembali pada sistem yang sudah di perintahkan oleh Konstitusi arti nya tidak ada jalan untuk penyelamatan negeri ini kecuali kembali pada UUD 1945 dan Pancasila.
