FusilatNews – Judi online (judol) bukan lagi sekadar isu pelanggaran hukum di ruang digital. Ia kini menjelma menjadi skandal kemanusiaan global, menyeret nama-nama besar, melibatkan aparat, dan menyisakan luka panjang bagi ribuan rakyat Indonesia. Di balik gemerlap kasino dan layar ponsel yang menggoda, ada jeritan sunyi para korban yang terperangkap dalam jaringan perbudakan modern, disiksa, dan bahkan kehilangan nyawa serta organ tubuhnya.
Salah satu kisah paling mengguncang datang dari Kamboja. Ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dikirim dengan iming-iming pekerjaan legal, namun yang mereka temukan adalah “kamp” kerja paksa di pusat industri kasino di Sihanoukville dan Poipet. Para korban disiksa, dipaksa bekerja di pusat-pusat judi online ilegal, dan sebagian di antaranya hilang secara misterius. Sebagian besar adalah anak muda, bahkan banyak yang mengaku direkrut melalui program yang diduga terkait dengan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.
Nama Benny kini tak bisa dipisahkan dari tragedi ini. Dikenal sebagai mantan senator DPD RI dari Sulawesi Utara, ia disebut-sebut merekomendasikan program pengiriman TKI ke luar negeri yang ternyata berujung pada perbudakan. Pengakuan salah satu korban, “Budi”, menyebut bahwa tim bentukan Benny meminta biaya antara 25 hingga 35 juta rupiah untuk janji palsu bekerja di pabrik atau industri otomotif. Nyatanya, mereka dijual ke jaringan kasino online di Kamboja.
Lebih mengejutkan lagi, nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, ikut terseret dalam laporan investigatif Tempo. Ia disebut memiliki hubungan bisnis dengan operator kasino di Kamboja melalui perusahaan Golden Oasis Entertainment Ltd. Meski laporan itu kini sulit diakses (banyak link-nya telah “404”), publik keburu mencium bau amis kekuasaan yang membungkus kejahatan global ini.
Skandal ini tak berhenti di sana. Jaringan bisnis haram ini disebut-sebut dikendalikan oleh para elit negeri sendiri—pejabat kementerian, politisi senior, bahkan petinggi institusi penegak hukum. Bisnis 303, sebutannya, menunjukkan bahwa para pengatur hukum justru menjadi pengatur perjudian. Ini bukan hanya pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Ketua Umum PDKN, Dr. Rahman Sabon Nama, menuntut agar Pemerintah Prabowo segera mengusut tuntas jaringan perdagangan manusia yang merugikan ribuan warga negara Indonesia. Desakan yang juga disuarakan oleh Susi Pudjiastuti dan Wilson Lalengke, yang mengecam keterlibatan oknum pejabat dan menyerukan pengunduran diri mereka.
Namun apakah suara-suara ini cukup untuk membongkar tembok kekuasaan yang sudah telanjur korup?
Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian besar: akankah ia membuktikan bahwa kepemimpinannya adalah pelurusan dari masa lalu yang kelam? Ataukah ia akan terjebak dalam kompromi dengan para elit partainya sendiri?
Judol bukan sekadar masalah hukum. Ia kini adalah cermin bobroknya moral sebagian pemimpin bangsa. Ketika kekuasaan berubah menjadi tameng untuk kejahatan, maka negara telah gagal menjalankan tugas sucinya: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kini, saatnya kita bertanya dengan suara lantang: siapa yang sebenarnya membekingi judol? Dan lebih dari itu, siapa yang akan berani memutus rantai iblis ini?
